Ketua DPR RI Ade Komarudin menyayangkan hal tersebut terjadi. Adapun persoalan rendahnya penyerapan APBNP 2016 seperti tidak optimalnya perencanaan, rendahnya manajemen kelembagaan, kebijakan, dan kebiasan penyerapan anggaran di akhir tahun harus bisa diubah dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
"Sebagaimana kita ketahui, penyerapan APBNP 2016 di semester I-2016 masih rendah. Rendahnya penyerapan karena ada faktor-faktornya. Semoga ke depan jadi evaluasi bersama," kata Ade, sebelum Nota Keuangan RAPBN 2017, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Pada sisi lain, lanjut Ade, dalam kaitannya pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan maka untuk pertama kali DPR RI melakukan politik anggaran mengenai transfer daerah dan transfer desa yang anggarannya melebihi anggaran belanja kementerian/lembaga (k/l). Diharapkan hal ini bisa dijalankan secara maksimal oleh pemerintah pusat dan daerah.
"Dengan perubahan komposisi ini, pemerintah daerah bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjamin kualitas kehidupan. DPR mengimbau pemerintah daerah agar bisa menyerap anggaran lebih baik, terutama bagi daerah yang menyelenggarakan pilkada," tegasnya.
Lebih lanjut, Ade menambahkan, berdasarkan data, angka kemiskinan sampai Maret 2016 cenderung terus mengalami penurunan. Pemerintah diharapkan memperhatikan hal ini dan nantinya bisa terus menekan tingkat kemiskinan dalam rangka memeratakan kesejahteraan masyarakat di masa-masa yang akan datang.
"Pemerintah diharapkan tekan kemiskinan dan meningkatkan efektivitas untuk mengentaskan kemiskinan di RAPBN 2017. DPR melihat kenaikan harga pokok jadi penyebab jumlah penduduk miskin, karenanya dewan mendorong pemerintah berupaya lebih keras dalam menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
