Gedung Ditjen Pajak. Foto: dok MI/Susanto.
Gedung Ditjen Pajak. Foto: dok MI/Susanto.

DJP Optimistis Capai Target Penerimaan Pajak, Syaratnya Tumbuh 15%

Ekonomi Ditjen Pajak penerimaan negara bukan pajak penerimaan pajak APBN 2021
Eko Nordiansyah • 16 November 2021 20:13
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimistis dapat memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Namun upaya mencapai target penerimaan pajak membutuhkan kerja ekstra mengingat tahun ini hanya tinggal 1,5 bulan saja.
 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, optimisme bisa mencapai target penerimaan pajak ini karena pertumbuhannya yang cukup tinggi. Pada akhir Oktober 2021, penerimaan pajak tumbuh 15,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
 
"Pertumbuhan ini meneruskan pertumbuhan kumulatif yang sampai dengan September 2021 sebesar 13,4 persen. Pertumbuhan ini juga telah melebihi angka pertumbuhan yang diharapkan APBN, yaitu 14,7 persen," kata dia kepada Medcom.id, Selasa, 16 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan, DJP cukup optimistis ekspektasi pertumbuhan penerimaan pada November dan Desember 2021 paling tidak pada angka 15 persen seperti Oktober lalu. Dengan begitu, Neil berharap target penerimaan pajak bisa terpenuhi.
 
"Sepanjang tingkat penerimaan bulan November dan Desember sama dengan Oktober serta tidak ada kejadian luar biasa di bulan terakhir nanti, DJP yakin dapat memenuhi tugas penerimaan yang diembankan dalam APBN," ungkapnya.
 
Adapun sektor-sektor yang diperkirakan tetap menjadi kontributor utama penerimaan adalah industri pengolahan, perdagangan, informasi komunikasi, dan sektor jasa kesehatan. Selain itu, DJP meneruskan langkah-langkah program prioritas untuk mengoptimalkan penerimaan di sisa tahun ini.
 
"Meliputi pengawasan WP OP HWI dan WP grup, pengawasan berbasis kewilayahan, pengawasan transaksi PMSE, pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi adanya transfer pricing, serta sinergi pengawasan dengan DJA, DJBC, DJPK, dan Pemda," pungkas dia.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif