Jakarta: Pemerintah akan meningkatkan performa belanja dengan menerapkan prinsip spending better di 2023. Hal itu dimaksudkan agar gelontoran uang negara dapat memberi dampak lebih pada perekonomian secara menyeluruh.
"Pemerintah berkomitmen akan melakukan penguatan kebijakan spending better melalui penerapan zero based budgeting yang berorientasi pada sasaran dan target pembangunan nasional," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, 31 Mei 2022.
Prinsip tersebut juga akan mengimplementasikan efisiensi belanja sembari mendorong peningkatan produktivitas pengeluaran negara. Sri Mulyani berharap hal tersebut dapat menciptakan dampak rambatan bagi perekonomian nasional.
Langkah itu juga akan diiringi dengan arah belanja negara yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, dan penguatan reformasi struktural.
Kemudian difokuskan pula pada peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi, penguatan instrumen automatic stabilizer antara lain melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah ikut memperkuat kualitas belanja. Dana daerah harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak lagi hanya mengendap di perbankan.
"Ketika kualitas desentralisasi meningkat dan ekonomi pulih kembali, tentu ini menjadi dua kutub yang bekerja sangat kuat bisa membantu pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani itu menambahkan, perbaikan pengelolaan belanja negara itu bertujuan untuk menjaga fiskal yang prudent, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Karenanya, sisi ekspansif APBN juga harus dijaga.
"Oleh karena itu, defisit akan didesain paling tinggi sebesar tiga persen pada PDB di 2023. Apabila kita membandingkan banyak negara-negara yang meningkatkan defisit selama pandemi secara sangat tinggi, maka konsolidasi fiskal Indonesia yang hanya tiga tahun merupakan salah satu konsolidasi fiskal yang tercepat di dunia," jelasnya.
Beriringan dengan hal itu, pemerintah juga akan mengelola utang sebagai instrumen fiskal pada tujuan produktif dan mendorong pencapaian pembangunan. Ani mengatakan, utang negara akan dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan.
Mitigasi risiko utang akan dilakukan dengan menjaga rasio utang serta menerbitkan utang secara oportunistik, hati-hati, dan juga melakukan pendalaman pasar dari SBN sehingga cost of fund semakin efisien dan mengurangi beban APBN ke depan.
"Pemerintah juga mendorong pembiayaan inovatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, dan badan layanan umum," pungkasnya.
"Pemerintah berkomitmen akan melakukan penguatan kebijakan spending better melalui penerapan zero based budgeting yang berorientasi pada sasaran dan target pembangunan nasional," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa, 31 Mei 2022.
Prinsip tersebut juga akan mengimplementasikan efisiensi belanja sembari mendorong peningkatan produktivitas pengeluaran negara. Sri Mulyani berharap hal tersebut dapat menciptakan dampak rambatan bagi perekonomian nasional.
Langkah itu juga akan diiringi dengan arah belanja negara yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, dan penguatan reformasi struktural.
Kemudian difokuskan pula pada peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi, penguatan instrumen automatic stabilizer antara lain melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah ikut memperkuat kualitas belanja. Dana daerah harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak lagi hanya mengendap di perbankan.
"Ketika kualitas desentralisasi meningkat dan ekonomi pulih kembali, tentu ini menjadi dua kutub yang bekerja sangat kuat bisa membantu pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani itu menambahkan, perbaikan pengelolaan belanja negara itu bertujuan untuk menjaga fiskal yang prudent, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Karenanya, sisi ekspansif APBN juga harus dijaga.
"Oleh karena itu, defisit akan didesain paling tinggi sebesar tiga persen pada PDB di 2023. Apabila kita membandingkan banyak negara-negara yang meningkatkan defisit selama pandemi secara sangat tinggi, maka konsolidasi fiskal Indonesia yang hanya tiga tahun merupakan salah satu konsolidasi fiskal yang tercepat di dunia," jelasnya.
Beriringan dengan hal itu, pemerintah juga akan mengelola utang sebagai instrumen fiskal pada tujuan produktif dan mendorong pencapaian pembangunan. Ani mengatakan, utang negara akan dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan.
Mitigasi risiko utang akan dilakukan dengan menjaga rasio utang serta menerbitkan utang secara oportunistik, hati-hati, dan juga melakukan pendalaman pasar dari SBN sehingga cost of fund semakin efisien dan mengurangi beban APBN ke depan.
"Pemerintah juga mendorong pembiayaan inovatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, dan badan layanan umum," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
