Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan perubahan penerapan akuntansi pemerintahan dari basis cash towards accrual menuju basis akrual sudah dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, yang kemudian dipertegas kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun tahun 2015 ini pemerintah mulai menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.
"Kita kick off harus dijalankan 2015 ini, 1-3 bulan kan sudah berlalu maka jangan sampai lupa," kata Mardiasmo.
Akrual basis merupakan suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.
"Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual merupakan upaya pemerintah untuk perbaikan guna meningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," tutur Mardiasmo.
Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, dapat menjadi tonggak bagi perbaikan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan dengan opini audit terbaik.
Perubahan sistem ini juga bertujuan menjadikan laporan keuangan kementerian dan lembaga (K/L) mendapat pengakuan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Hari-hari ini BPK sedang melakukan audit. Ini yang bikin deg-degan. Kita ingin BPK bisa meningkatkan opininya kepada Kementerian dan Lembaga yang ingin mencapai WTP," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
