Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah memang menaruh asumsi tersebut dari sudut pandang realistis. Dia mengaku angka 5,8 persen membutuhkan extra effort untuk mencapainya.
Pemerintah, kata Bambang, menyadari kondisi perekonomian di dunia saat ini sedang bergejolak sehingga banyak lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank/WB), Asian Develompmen Bank (ADB) dan lainnya melakukan koreksi pertumbuhan ke arah bawah.
"Kita memang harus memasukkan angka 5,8 persen karena harus menyelesaikan asumsi untuk diajukan di RAPBN ini. IMF memang sering merevisi. Kalau kita (pemerintah) enggak bisa merevisi, kita harus pakai angka final," kata Bambang, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015) malam.
Namun, Bambang memberi sinyal, selama ini dirinya membandingkan, proyeksi target yang paling mendekati angka realistis dari realisasi yakni proyeksi yang dilakukan oleh ADB. Sementara proyeksi yang dilakukan oleh World Bank dan IMF seringkali di bawah ADB.
"Ya, selain karena ADB paling dekat dengan kita. Mungkin itu angka yang paling realistis tentu dengan tidak mengurangi more or less," tutur Bambang.
ADB memang memproyeksikan ekonomi Indonesia pada tahun ini bakal tumbuh di angka 5,6 persen atau lebih baik dibandingkan realisasi 2014 sebesar 5,1 persen, dengan catatan reformasi struktural yang dilakukan pemerintah Joko Widodo.
"5,6 persen pun membutuhkan extra effort, pemerintah harus membutktikan dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan selama ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menambahkan yang terpenting untuk mendorong pertumbuhan tahun ini yakni alokasi belanja kementerian atau lembaga (K/L) yang porsinya lebih besar dibanding belanja non K/L atau belanja Subsidi.
Karena selama ini belanja subsidi memang selalu lebih besar dibanding belanja K/L. Dengan kebijakan penghapusan subsidi premium dan menetapkan subsidi tetap untuk jenis solar, maka anggaran negara bisa dialokasikan untuk belanja prioritas yang bisa diserap lebih banyak oleh K/L.
"Belanja infrastruktur lebih tinnggi dari belanja subsidi. Belanja K/L lebih tinggi dari belanja subsidi, ini membuat daya dorong konsumsi masyarakat meningkat. Dengan reformasi subsidi memberikan ruang fiskal," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
