Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan keputusan pemerintah untuk memperbolehkan kembali JPMorgan berjualan SUN yakni karena institusi tersebut telah memperbaiki mekanisme dalam melakukan riset terhadap dukungan pada ekonomi Indonesia.
Ani, biasa ia disapa, menyampaikan, keputusan untuk memutus kontrak kerja sama dengan JPMorgan sebelumnya dikarenakan produk riset yang dihasilkan JPMorgan memiliki pandangan yang tidak pruden dan yang akhirnya bisa memengaruhi kepercayaan pasar keuangan termasuk investor.
Apabila JPMorgan ingin menjadi partner dari Indonesia, lanjut Ani, tugas mereka yakni mempromosikan dan mengomunikasikan dengan baik tentang Indonesia sesuai fakta, melalui riset yang berguna bagi Indonesia. Diharapkan tidak ada lagi riset yang justru memberikan efek negatif bagi Indonesia.
Namun, kata Ani, usai itu JPMorgan akhirnya kembali diperbolehkan melakukan kajian terhadap riset dengan mengubah protokol dan memperbaiki mekanisme riset. Sejalan dengan itu, JPMorgan mulai tidak menyampaikan hal-hal negatif terkait ekonomi Indonesia.
"Sesudah satu tahun kita anggap itu perubahan yang positif. Kita mengembalikan lagi JPMorgan. Pertama sebagai bank persepsi, dan sekarang sebagai dealer SUN," jelas Ani, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Mei 2018.
Sebagai gambaran, tambah Ani, pada tahun lalu, pemutusan hubungan kerja sama bank investasi ini salah satunya karena tak ada keuntungan yang didapat Indonesia dari hasil riset yang mereka lakukan. Padahal, kata Ani, tujuan dari sebuah hubungan kerja sama adalah saling menguntungkan semua pihak.
Menurutnya kerja sama dilakukan secara simetris yakni berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, berkualitas, dan memiliki kredibilitas. Hal ini, kata Ani, sejalan dengan JPMorgan yang merupakan lembaga besar yang tentunya memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas maupun kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, meski pemerintah tak menutup diri dari semua kritik dan asesmen sebagai upaya memperbaiki diri namun JPMorgan sebagai lembaga yang memiliki nama besar tentu memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan psikologi yang positif, bukan malah melakukan hal sebaliknya.
Dalam riset terbaru kala itu, JPMorgan merekomendasikan investor untuk melepas aset di indonesia dengan menurunkan rating Indonesia dari overwight menjadi underwight. Sebagaimana dikutip dari Barrons.com, obligasi Indonesia untuk tenor 10 tahun naik dari 1,85 persen ke 2,15 persen Hal ini menandakan ada risiko inflasi dalam beberapa waktu mendatang.
Tekanan persoalan politik menjadi salah satu ketakutan atas naiknya inflasi terutama ketika aksi demontrasi yang dilakukan untuk meminta penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang maju dalam Pilkada 2017. Aksi ini memicu kekhawatiran terhadap konfilik lanjutan yang lebih besar lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
