Disetujui Banggar, RUU APBN 2019 Dibawa ke Sidang Paripurna

Husen Miftahudin 30 Oktober 2018 18:17 WIB
rapbn 2019
Disetujui Banggar, RUU APBN 2019 Dibawa ke Sidang Paripurna
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MI/Irfan)
Jakarta: Badan Angaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2019. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU APBN 2019, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin menyebutkan sembilan dari sepuluh fraksi  menyetujui RUU APBN 2019 dibawa ke tahap selanjutnya. Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan abstain.

"Fraksi Partai Gerindra dalam posisi tidak memberikan pendapat, tapi absen hadir. Berarti abstain," ujar Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Oktober 2018.

Sementara, dari sembilan fraksi yang menyetujui RUU APBN 2019 dibawa ke sidang paripurna, tiga fraksi memberi catatan kepada pemerintah. Ketiganya yakni Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat.

"Dari komposisi ini berdasarkan mekanisme dan tata tertib, ada sembilan fraksi yang menerima dan menyetujui sementara satu fraksi yakni Partai Gerindra abstain. Berdasarkan hal tersebut, apakah hal ini dapat kita terima sebagai persetujuan daripada draf RUU APBN Tahun 2019 dapat kita teruskan untuk pengambilan tingkat II ke rapat paripurna pada 31 Oktober 2018. Bisa kita sepakati?" tanya Azis yang langsung disambut gemuruh kata setuju.

Ketok palu yang dilakukan Aziz membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengucap syukur karena telah berhasil menyelesaikan pembahasan tingkat I RUU APBN 2019.

"Kami menyampaikan Alhamdulillah dan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena pada sore hari ini kita bisa menyelesaikan pembahasan tahap pertama untuk penyelesaian RUU APBN 2019," ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, dia berharap RUU APBN 2019 disahkan menjadi undang-undang pada sidang paripurna yang direncanakan bakal digelar Rabu besok, 31 Oktober 2018. Terkait catatan-catatan yang diberikan beberapa fraksi kepada pemerintah, Sri Mulyani menerimanya dan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menyempurnakan RUU APBN 2019.

"Kami memahami bahwa APBN 2019 disusun dalam suasana kondisi perekonomian global yang sangat dinamis. Bukan berarti kami salahkan faktor global, tapi ini fakta yang harus kita kelola," pungkas Sri Mulyani.

Asumsi dasar makroekonomi dan pembangunan ekonomi 2019:
- Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.
- Target inflasi 3,5 persen.
- Asumsi nilai tukar Rp15.000/USD.
- Suku bunga SPN 5,3 persen.
- Harga minyak mentah (ICP) USD70 per barel.
- Lifting minyak 775 ribu barel per hari.
- Lifting gas 1,25 juta barel setara minyak.
- Tingkat pengangguran 4,8-5,2 persen.
- Tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen.
- Gini rasio 0,380-0,385.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98.

Sementara, draf postur APBN 2019 sebagai berikut:
- Pendapatan negara Rp2.165,1 triliun.
- Belanja negara Rp2.461,1 triliun.
- Defisit anggaran Rp296,0 triliun atau 1,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id