Kepala Grup Sektoral dan Regional Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Endy Dwi Tjahjono mengakui pemerintah pusat sudah mengeluarkan banyak regulasi dan kebijakan fiskal. Namun implementasi kebijakannya belum mampu mendongkrak perekonomian nasional.
"Implementasinya ini (kebijakan fiskal) juga harus jelas. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Keuangannya kan ada aturan-aturan teknis, bagaimana bisa sampai ke daerah. Ini yang kita tunggu," ujar Endy dalam Diseminasi Laporan Nusantara Edisi Agustus 2019 Kantor Perwakilan BI Solo, Jalan Jenderal Sudirman, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 20 September 2019.
Menurutnya, keterbatasan kebijakan moneter mendorong pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan percepatan implementasi fiskal. Maklum, dampak kebijakan moneter ke pertumbuhan ekonomi bergerak merata.
Penurunan suku bunga acuan misalnya. Salah satu pelonggaran moneter itu tak serta merta berdampak langsung pada peningkatan konsumsi. Sebab perbankan butuh waktu untuk melakukan penyesuaian pada suku bunganya.
"Tapi kalau fiskal ini bisa cepat. Makanya fiskalnya yang memang harus lebih maju dalam kondisi sekarang," tegas Endy.
Terkait pelonggaran moneter, ucapnya, Bank Indonesia sudah melakukan beberapa kali. Selain penurunan suku bunga acuan dan giro wajib minimum (GWM), bank sentral juga telah melonggarkan loan to value (LTV) hingga Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) untuk mendorong konsumsi domestik.
"Moneter sudah banyak, BI sudah tiga kali menurunkan suku bunga, GWM sudah diturunkan, RIM juga sudah diturunkan. (Pelonggaran) moneter tanpa diminta kita sudah turun lama. Tapi moneter saja kan enggak cukup, ini harus didukung oleh fiskal," pungkas Endy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
