Kepala Ekonom PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menyebutkan, berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan selama dua bulan pertama di 2022 penerimaan negara mencapai Rp302,4 triliun atau tumbuh sebesar 37,7 persen (YoY). Angka tersebut sudah 17 persen dari target penerimaan tahunan yang sebesar Rp1.743 triliun.
"Tentu saja ini sebuah prestasi besar di tengah kondisi ekonomi dunia yang dinamis ini dan patut diapresiasi," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 April 2022.
Di sisi pengeluaran, ia mengatakan, kenaikan komoditas terutama energi biasanya dikhawatirkan akan membebani keuangan negara, khususnya dalam hal peningkatan kenaikan subsidi. Namun, kenaikan harga komoditas ternyata tidak serta merta menjadi risiko untuk postur fiskal pemerintah jika disertai oleh kenaikan pendapatan negara.
"Kenaikan harga komoditas tidak selalu membawa dampak buruk bagi keuangan negara," ucapnya.
Ia pun menyontohkan, pada 2021 harga minyak sawit, batu bara, dan logam dasar menyumbang 38 persen dari ekspor Indonesia dan menyumbang surplus perdagangan yang lebih besar empat kali lipat dari defisit perdagangan minyak. Hal tersebut turut menyumbang pendapatan negara khususnya pada komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berpotensi mengalami pertambahan sebesar Rp8,5 triliun per bulannya akibat kenaikan harga komoditas.
"Pada dua bulan pertama 2022 ini saja, perolehan PPh Migas telah mencapai 28,6 persen dari target tahunan. PPh Migas ini dikutip dari arus keluar masuk migas," tuturnya.
Menurutnya, kenaikan harga komoditas yang masih berlanjut ini diperkirakan dapat memperbaiki postur fiskal Indonesia. Hal itu akan berdampak baik pada proyeksi defisit APBN yang berpotensi menipis.
Lebih lanjut, Budi menambahkan, dengan masih tingginya harga komoditas, realisasi APBN di Januari 2022 mengalami surplus dan menyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp25,9 triliun. Buffer fiskal ini diyakini menjadi salah satu komponen yang dapat digunakan pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika kondisi mendesak.
"Dengan melihat posisi APBN ini, dapat dikatakan bahwa APBN kita sudah berjalan on track dan pemerintah akan mampu membuat kebijakan guna merespons perkembangan situasi saat ini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
