Ilustrasi - - dok Kementerian BUMN
Ilustrasi - - dok Kementerian BUMN

Kemenkeu Tetapkan Mekanisme Penerimaan Kredit Luar Negeri bagi BUMN

Ekonomi BUMN surat utang Kementerian Keuangan pinjaman luar negeri
Eko Nordiansyah • 08 Oktober 2020 12:18
Jakarta: Dampak pandemi covid-19 mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan bagi sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Kebutuhan pembiayaan tersebut tidak hanya diperlukan oleh pemerintah tapi juga Badan Umum Milik Negara (BUMN).
 
Karenanya, pemerintah menetapkan mekanisme pinjaman luar negeri bagi BUMN melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 (Perpres 82/2020).

 
"Sehingga pembiayaan, khususnya yang bersumber dari luar negeri, dapat dikelola secara hati-hati (prudent)," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun proses persetujuan penerimaan kredit luar negeri atau pinjaman komersial luar negeri sebelumnya didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 (Keppres 59/1972) tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 (Keppres 39/1991) tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.
 
"Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 (Perpres 82/2020), maka Keppres 39/1991 dinyatakan dicabut dan dilakukan pembubaran Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri," jelas dia.
 
Dengan mempertimbangkan peran penting persetujuan penerimaan kredit luar negeri, maka tugas dan fungsi Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan mengacu pada Keppres 59/1972.

 
Dalam rangka memberikan pedoman dalam proses persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri, maka Kemenkeu bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia (BI) telah menyusun prosedur masa transisi. Di samping itu pula, sedang dilakukan revisi Keppres 59/1972 dengan target implementasi awal 2021.
 
Berkenaan dengan mekanisme persetujuan penerimaan Kredit Luar Negeri masa transisi, perlu dicermati beberapa ketentuan. Pertama, BUMN dimungkinkan untuk mendapatkan pinjaman luar negeri, namun Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dimungkinkan mendapat pinjaman luar negeri.
 
"Kedua, BUMN wajib mendapatkan persetujuan penerimaan kredit luar negeri terlebih dahulu sebelum merealisasikan pencairan pinjaman luar negeri," ungkapnya.

 
Ketiga, mekanisme persetujuan utang luar negeri bank, termasuk bank BUMN, tetap mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/1/PBI/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing.
 
"Keempat, swasta tidak wajib mendapatkan persetujuan atas penerimaan kredit luar negeri," pungkas dia.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif