Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan kurangnya keberanian para pejabat di lingkungannya dalam mengelola anggaran, disebabkan banyaknya pejabat yang bermasalah dengan hukum, karena tidak paham betul aturan main yang diterapkan pemerintah pusat.
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah. Kabupaten Kota Batam, Kepulauan Riau, hingga menjelang akhir Agustus baru terserap 43 persen saja, dari total Rp2,364 triliun," katanya, di Batam, akhir pekan ini.
Dia mengklaim anggaran terserap untuk membangun sejumlah infrastruktur di Batam merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepri. Sedangkan belum tercapainya target penggunaan anggaran seperti yang diharapkan pemerintah, dia berdalih masalah itu merupakan masalah nasional bukan hanya Batam saja.
Namun demikian, dia tidak menjawab apakah dana tersebut saat ini berada di bank atau di tempat yang lain. Hanya saja, katanya, penyerapan anggaran memang seolah kecil, karena masih awal tahun, masih ada sisa empat bulan lagi untuk mengejar target pembangunan di Batam.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Naharudin mengakui, anggaran di provinsi baru terserap 44,15 persen karena banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan lantaran terjadi defisit anggaran.
"APBD Kepri 2015 sebesar Rp3,6 triliun, kemudian terjadi defisit anggaran sebesar Rp778 miliar. Banyak kegiatan ditunda menunggu pengesahan anggaran perubahan," paparnya.
Dia pun optimistis penyelesaian kegiatan biasanya terjadi pada awal Oktober atau September.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
