Pengamat Ekonomi Indef Didik J Rachbini mengatakan, sistem birokrasi di Tanah Air terbilang paling parah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dirinya juga heran mengapa perizinan di daerah sangat sulit.
"Kritik saya, pilar paket kebijakan itu masalahnya ada di birokrasi. Birokrasi kita paling parah di muka bumi, prosedurnya panjang," ujar Didik J Rachbini, dalam sebuah diskusi, di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2015).
Untuk itu, jelas Didik, Pemerintahan Presiden Jokowi harus segera mengatasi birokrasi yang dinilai sangat rumit ini. Kebijakan paket ekonomi dinilai berhasil jika adanya ketegasan dari Presiden Jokowi dalam mengurangi banyaknya proses birokrasi di dalam negeri.
"Kalau mau paket kebijakan ekonomi ini berhasil, pemerintah seharusnya memangkas deregulasi inefisiensi kinerja birokrasi. Dalam hal keberhasilan paket kebijakan, ketegasan seorang Presiden merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan birokrasi efektif," jelas Didik.
Menurutnya, banyaknya birokrasi di pemerintah telah menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp500 triliun, termasuk digunakan untuk belanja pegawai. Sehingga, hal semacam ini dapat mengganggu perekonomian dan bisa juga menggagalkan implmentasi paket kebijakan ekonomi.
"Makanya, berhasil tidaknya paket kebijakan ekonomi ini tergantung birokrasi. Kalau bisa Presiden memimpin birokrasi. Ini akan berhasil," jelasnya.
Karena itu, masih kata Didik, dalam merealisasikan paket kebijakan ini pemerintah harus agresif dan solid. "Hambatan paling krusial di paket deregulasi, paket ini harus agresif, dan solid. Ini tergantung kepemimpinan ekonomi, komplikasi ekonomi, sejuah mana kesolidan pemerintah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
