Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: MI/ Mohamad Irfan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: MI/ Mohamad Irfan

RI Kembangkan Kerangka Keuangan Berkelanjutan untuk Hadapi Perubahan Iklim

Ekonomi Sri Mulyani perubahan iklim kebijakan fiskal Ekonomi Hijau ekonomi berkelanjutan
Eko Nordiansyah • 21 Oktober 2021 11:15
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Di antaranya melalui kebijakan fiskal, penerbitan instrumen pembiayaan hijau, menarik keterlibatan peran sektor privat, dan menjalin kerja sama dengan otoritas sektor keuangan.
 
Indonesia memiliki komitmen sesuai dengan Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Komitmen tersebut akan menelan biaya sebesar USD365 miliar dengan sumber daya sendiri serta USD479 miliar dengan dukungan internasional.
 
"Kami mengembangkan penandaan anggaran yang didedikasikan untuk iklim sebesar 4,1 persen dari pengeluaran kami terkait dengan perubahan iklim, dan ini memenuhi 34 persen dari pendanaan," katanya dalam The Finance on Common Summit - High-Level Session, Kamis, 21 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan, Indonesia juga menggunakan instrumen kebijakan di sisi fiskal seperti tax allowance, tax holiday dan skema insentif lainnya untuk memberikan dukungan yang lebih banyak pada proyek-proyek perubahan iklim termasuk energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan green bond (obligasi hijau).
 
"Kami juga dalam hal ini mengembangkan green bond sebagai instrumen pembiayaan baik yang diterbitkan secara global maupun domestik. Obligasi hijau global kami sejak 2018 hingga 2020 telah diterbitkan dengan jumlah total USD3,5 miliar, dan obligasi hijau domestik ritel kami sebesar USD490 juta," ungkapnya.

Pembiayaan obligasi hijau

  1. energi terbarukan
  2. efisiensi energi
  3. ketahanan iklim untuk wilayah rentan
  4. transportasi yang berkelanjutan
  5. pengelolaan sampah

Dengan obligasi hijau ini, kata Srimulyani, Indonesia mampu mengurangi 10,3 juta ton emisi gas rumah kaca setara CO2.
 
"Kami juga dalam hal ini menerbitkan obligasi SDG, ini baru saja diterbitkan senilai 500 juta euro dengan bunga 1,35 persen yang sangat kompetitif. Obligasi SDG adalah untuk peningkatan layanan sosial dan lingkungan," tambah dia.
 
Untuk itu, ia menekankan perlunya partisipasi sektor privat dalam mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan. Pemerintah kemudian menciptakan platform untuk bauran pembiayaan yang dapat menghimpun dana dari filantropi baik publik dan swasta serta dana dari lembaga multilateral untuk membiayai proyek keuangan berkelanjutan.
 
"Kami juga bekerja sama dengan regulator atau otoritas sektor keuangan agar kami dapat mengintegrasikan keuangan berkelanjutan dan ESG, termasuk isu iklim yang diangkat dalam program kerja industri keuangan. Kami juga membuat instrumen keuangan dan mengembangkan instrumen keuangan di pasar modal termasuk obligasi berkelanjutan, green index, perdagangan karbon," pungkasnya.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif