Ilustrasi perhitungan pajak - - Foto: dok Shutterstock
Ilustrasi perhitungan pajak - - Foto: dok Shutterstock

Dianggap Memberatkan, Hippindo Tolak Rencana Pajak 1% bagi Perusahaan Rugi

Eko Nordiansyah • 27 Agustus 2021 12:26
Jakarta: Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menolak rencana pemerintah untuk memberlakukan pajak minimum bagi perusahaan yang mengalami kerugian imbas pandemi covid-19. Ketentuan ini akan membuat perusahaan tetap membayar pajak dengan tarif satu persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.
 
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menilai rencana pengenaan PPh minimum tersebut sangat memberatkan bagi para pengusaha ritel. Hal ini dikarenakan banyak usaha dalam keadaan merugi bahkan dalam beberapa tahun ke depan akibat pembatasan aktivitas selama pandemi covid-19.
 
"Jadi kalau bisa yang posisi rugi dan kondisi pasti rugi dalam beberapa tahun ke depan karena efeknya (pandemi) bisa dua tahun ini jangan dikenakan PPh final satu persen karena itu sangat memberatkan," katanya kepada Medcom.id, Jumat, 27 Agustus 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia pun meminta rencana yang masuk dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ini tidak menyamaratakan semua bisnis. Pasalnya, pengusaha ritel memerlukan ekspansi usaha meski dalam kondisi rugi.
 
"Jangan sama ratakan yang rugi pokoknya harus bayar. Karena di sektor ritel ini kita pasti rugi dan sebenarnya di dalam offline margin-nya sangat kecil, kadang-kadang kita hanya melakukan pertukaran uang. Jadi artinya bagaimana cash flow itu bisa berputar supaya perusahaan bisa berjalan sambil ekspansi," ungkapnya.
 
Ia mencontohkan, saat ini banyak perusahaan rintisan (startup) yang tetap melakukan ekspansi saat perusahaan masih rugi. Tujuannya adalah mereka perlu menciptakan suatu ekosistem untuk membuat perusahaannya mencatatkan keuntungan.
 
"Kan mereka bisnisnya harus mengembangkan ekosistem, kalau belum tercapai ekosistemnya dan itu butuh waktu akan memberatkan kalau harus bayar pajak. Toh mereka juga bayar PPN, PPh, bayar pajak-pajak lain, sudah menciptakan lapangan pekerjaan banyak sekali," jelas dia.
 
Budiardjo menambahkan kalau pemerintah ingin membidik perusahaan multinasional yang tetap ekspansi ketika mencatat rugi bisa dibuatkan aturan tersendiri. Artinya tidak perlu ada revisi UU seperti yang sekarang sedang dibahas bersama dengan DPR.

 
"Bagi perusahaan multinational enterprises yang ditengarai terus melakukan ekspansi walaupun dalam posisi melaporkan kerugian selama bertahun-tahun bisa diatur secara khusus," pungkas dia.
 
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif