Ia mencontohkan, salah satu keluhan yang diterima Sri Mulyani yakni adanya murid yang tidak menerima subsidi internet. Sementara anggaran yang disalurkan melalui Kemendikbud maupun Kemenag sudah ditambah dari Rp3 triliun menjadi Rp8,54 triliun.
"Hari ini saya mendengarkan ada yang komplain 'saya belum mendapatkan subsidi internet' kepada saya," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa, 3 Agustus 2021.
Menurut Sri Mulyani, perubahan data karena dimulainya tahun ajaran baru bisa menjadi kendala murid belum menerima bantuan internet. Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengelola informasi yang masuk dari masyarakat.
"Untuk bantuan internet ternyata ada murid yang lulus, ada murid yang baru. Jadi kita enggak bisa menggunakan data yang kemarin, yang semester lalu, berubah lagi. Hal detail kayak begini tidak bisa hanya sekedar informasi," ungkapnya.
Keluhan ini menjadi salah satu contoh yang sering diterimanya. Belum lagi soal masalah dalam penyaluran bansos lainnya seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, maupun BLT desa.
"Kita membuat informasi publik ke publik ini sekian juta untuk program ini. Reaksinya itu bisa macam-macam. Itu (dana) triliun, jutaan orang dapat, kok saya nggak dapat. Ada juga reaksinya saya lihat tetangga saya dapat padahal dia lebih kaya. Ada informasi yang mengatakan 'oh dia dapat karena dekat dengan petugas yang melakukan pendataan," ujar dia.
"Untuk itu, institusi publik tidak hanya sekedar informasi dan silahkan rakyat silankan cerna dan pahami sendiri-sendiri karena pada akhirnya keterbukaan informasi tidak hanya untuk akuntabilitas tapi ujung-ujungnya adalah rakyat percaya apa yang dilakukan pemerintah," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
