Menurutnya, saat ini beban biaya hidup masyarakat terus meningkat. Ini antara lain terlihat pada laju kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang jauh lebih tinggi dibandingkan 2021.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi Januari-Juni 2022 sudah mencapai 3,91 persen. Menurut Gobel, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan laju inflasi sepanjang 2021 yang hanya 1,87 persen.
Inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengeluaran makanan dann minuman yang mencapai 6,23 persen, transportasi 3,92 persen, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga 3,41 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,64 persen.
"Angka itu memberi gambaran beban biaya hidup yang ditanggung masyarakat sepanjang 2022 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Bagi masyarakat lapisan bawah dan para pekerja, kondisi saat ini sangat berat karena tingkat upah hanya naik rata-rata satu persen," kata Gobel, Rabu, 20 Juli 2022.
Oleh karena itu, Gobel mengingatkan, ancaman resesi global saat ini sangat berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar. Apalagi jika tidak diiringi strategi yang efektif untuk mengangkat kelompok berpenghasilan rendah seperti UMKM yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.
| Baca juga: Waspada Tingginya Inflasi hingga Akhir Tahun |
"Untuk itu, realisasi insentif bagi UMKM harus lebih diperbesar dan dipercepat," ujar Gobel.
Selain itu, kata Gobel, pemerintah harus bisa menjaga pasar dalam negerinya. "Pasar dalam negeri yang besar merupakan insentif tersendiri. Jadi jangan kemudian dimanfaatkan untuk dibanjiri barang impor," jelasnya.
Oleh karena itu, katanya, belanja APBN/APBD maupun belanja BUMN/BUMD harus untuk produk-produk dalam negeri dengan mengacu pada ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Jangan seperti sebelumnya, program refocusing malah jebol untuk belanja impor. Ini sama saja duit kita untuk membiayai negara lain dan menyejahterakan buruh negara lain," ujar Gobel.
Di tengah tekanan beban biaya hidup yang meningkat, kata Gobel, pengendalian impor ini merupakan insentif tersendiri bagi masyarakat. "Mereka butuh lapangan kerja dan butuh modal," katanya.
Karena itu, katanya, kata kuncinya tak hanya efisiensi anggaran tapi juga efektivitas anggaran. Ia yakin jika semua berada dalam poros yang sama maka ekonomi Indonesia bukan hanya aman tapi juga akan melaju dengan benar.
"Kita butuh manajemen yang terorkestrasikan dengan solid dan rapi sesuai dengan visi dan misi Bapak Presiden Jokowi yang sangat concern terhadap kemakmuran rakyat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
