Suahasil mengatakan, rencana penerbitan obligasi daerah sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya hal ini belum bisa direalisasikan karena beberapa faktor. Padahal obligasi ini bisa membantu pemerintah daerah membangun lebih baik lagi.
"Seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia, akan ada satu atau dua provinsi yang bakal menggunakan obligasi tersebut untuk membangun dengan lebih baik, itu peluangnya," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.
Ia menambahkan, daerah yang bisa menerbitkan obligasi sendiri adalah mereka yang memiliki kapabilitas untuk mengelola daerahnya, daerah yang kaya, serta memiliki akses ke pasar modal. Namun pemerintah daerah yang kaya biasanya memiliki kas cukup di bank.
"Dalam kondisi pandemi tahun lalu, ada masa dimana total kas dari pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota secara total hampir Rp200 triliun yang ada di bank. Di akhir tahun jumlahnya turun menjadi sekitar Rp130-an triliun, dan pada Januari 2021 tinggal sekitar Rp90 triliun sampai Rp95 triliun," jelas dia.
Selama pandemi covid-19, pemerintah tetap menyalurkan transfer ke daerah yang pada Januari 2021 mencapai Rp50,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga memberikan pinjaman kepada daerah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Ini ada fasilitas pinjaman daerah, yang serupa dengan obligasi daerah, tetapi meminjamnya langsung ke pemerintah pusat. Saat ini kita masih melihat perkembangan dari pemerintah daerah bagaimana melihat hal ini. Namun pada akhirnya obligasi daerah ini ada kesempatan di Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
