Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin

BKF: APBN Bakal Digunakan untuk Meminimalisir Dampak Gejolak Geopolitik

Antara • 03 Juli 2022 17:31
Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan APBN akan digunakan untuk meminimalisir dampak gejolak geopolitik yang membuat Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur di Juni melambat. Hal itu dilakukan meski masih di zona ekspansif level 50,2 dari sebelumnya 50,8.
 
Gejolak geopolitik serta perlambatan ekonomi dunia, khususnya di Tiongkok, mengganggu rantai pasok global dan menghambat laju ekspansi manufaktur Indonesia, yang juga dialami oleh sebagian besar negara di kawasan Asia, termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Thailand, dan Filipina.
 
"Pemerintah akan memonitor dinamika dan prospek ekonomi global ke depan serta memitigasi berbagai dampak yang mungkin timbul. Berbagai instrumen termasuk APBN dioptimalkan untuk meminimalkan dampaknya pada perekonomian domestik sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional terjaga," kata Febrio, dilansir dari Antara, Minggu, 3 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, meskipun sedikit meningkat, inflasi Juni 2022 masih terjaga di level 4,35 persen tahun ke tahun, yang bila dibandingkan dengan banyak negara di dunia, menurut Febrio, inflasi Indonesia masih tergolong moderat.
 
Laju inflasi di AS dan Uni Eropa terus mencatatkan rekor baru dalam 40 tahun terakhir, masing-masing mencapai 8,6 persen dan 8,8 persen. Demikian juga di sejumlah negara berkembang, seperti Argentina dan Turki, dengan laju inflasi masing-masing mencapai 60,7 persen dan 73,5 persen.
Baca: Pencairan Gaji ke-13 Dorong Konsumsi Masyarakat

"Pemerintah, melalui instrumen APBN, berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global, sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga," ucapnya.
 
Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan, pemerintah secara konsisten berupaya menjaga agar peran APBN sebagai peredam kejut dapat berfungsi optimal untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga agar pemulihan ekonomi semakin menguat.
 
Berbagai upaya menjaga stabilisasi harga pangan nasional telah ditempuh oleh pemerintah, di antaranya pemberian insentif selisih harga minyak goreng, pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya untuk menjaga pasokan dengan harga terjangkau, serta mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik sebagai administered price agar tidak mengalami peningkatan.
 
"Ini semua diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga pangan pokok sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” pungkas Febrio.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif