Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengendalian pandemi masih akan menjadi prioritas utama di 2022. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun ini juga diperlukan strategi khusus yang dapat diimplementasikan di dalam negeri dengan menyesuaikan kondisi perekonomian global.
"Kesuksesan dalam mengatasi lonjakan akibat varian Delta di pertengahan tahun lalu akan menjadi pembelajaran berharga dalam mengatasi varian Omicron tersebut. Dengan demikian, momentum pemulihan ekonomi juga dapat terus dijaga melalui pengendalian kondisi sektor kesehatan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Januari 2022.
Selain itu, pemerintah tetap melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran Rp414 triliun, yang akan mendorong front-loading dan melanjutkan elemen fleksibilitas untuk menyesuaikan situasi pandemi. Program PEN juga akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga keberlangsungan sektor bisnis.
"Aktivitas manufaktur dan indeks kepercayaan konsumen bertahan di level ekspansi. Hal ini sejalan dengan penjualan ritel yang juga meningkat akibat bertambahnya permintaan. Pelonggaran mobilitas masyarakat yang disertai penerapan protokol kesehatan tetap akan mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi tahun ini," ungkapnya.
Fundamental ekonomi nasional juga diperkuat dengan perbaikan di sektor eksternal dan keuangan. Neraca perdagangan mampu menghasilkan surplus selama 19 bulan berturut-turut dan penanaman investasi juga meningkat di 2021. Sementara itu, kebijakan moneter yang akomodatif menyebabkan perluasan penyaluran kredit.
"Optimisme investor terus dipertahankan, diperlihatkan dengan rating kredit Indonesia yang terjaga, meskipun berada dalam tekanan pandemi selama tahun kemarin. Pemerintah berkomitmen melanjutkan hal ini untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Selain itu, koordinasi kebijakan makro ekonomi juga akan terus diperkuat untuk memberi sentimen positif di 2022," jelas dia.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial masyarakat, seiring dengan target keluar dari middle income trap dalam jangka menengah-panjang. Untuk itu, reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan.
Untuk meningkatkan investasi, pemerintah telah memperluas ranah investasi untuk memperluas penciptaan lapangan kerja baru. Terdapat 246 bisnis prioritas yang akan terbuka untuk investasi dengan difasilitasi insentif fiskal dan non fiskal. Industri yang berorientasi ekspor dan berteknologi tinggi menjadi hal yang diutamakan.
"Indonesia telah sukses meraih beberapa komitmen investasi dari luar negeri. Misalnya, kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menghasilkan komitmen bisnis dan investasi sebesar USD44,6 miliar. Ditambah lagi investasi sebesar USD9,29 miliar yang berhasil didapatkan Indonesia dari COP26 Summit tahun lalu untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi ke ekonomi hijau. Pemerintah juga sudah merilis Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum dalam mengimplementasikan mekanisme asesmen ekonomi untuk gas rumah kaca, termasuk menerapkan pajak karbon untuk mendorong aktivitas yang rendah karbon.
"Pada tahun ini, Indonesia juga dipercaya menjadi Presidensi G20. Terdapat setidaknya tiga keuntungan yang dapat diraih Indonesia karena kepemimpinan ini, dalam hal ekonomi, perkembangan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, salah satunya ditargetkan meningkatkan konsumsi domestik," pungkas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
