Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) sudah menyelesaikan konversi piutang menjadi saham di TPPI. Dengan kepemilikan sebesar 80 persen di TPPI, maka pemerintah bisa mendorong produksi petrokimia agar dapat mengurangi porsi impor.
"Dengan begini, bisa mengurangi impor bahan kimia. Hari ini sudah ditandatangani dan besok Presiden kunjungan ke pabrik TPPI. Itu jadi program jangka pendek pemerintah," ujar Airlangga, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2019.
TPPI merupakan anak usaha dari PT Tuban Petrochemical Industries (TPI). Adapun potensi pemangkasan impor bisa lebih besar lagi jika dalam jangka menengah dan panjang, upaya fasilitasi atau debottlenecking dari pemerintah terealisasi. Selain itu, potensi penghematan devisa juga bertambah jika harga produksi aromatik -produk turunan petroikimia- meningkat.
"Karena harganya bisa fluktuasi, ke depan bukan hanya aromatik tapi dari sebagian harus ada investasi tambahan dan akan disiapkan oleh Kementerian BUMN," katanya.
Pemerintah telah resmi memiliki 95,9 persen saham TPI. Sebelum itu, pemerintah hanya memiliki 70 persen saham TPI. Mengingat keuangan TPI tertekan, pada pertengahan tahun ini pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp2,62 triliun atau setara 157.906 saham, yang akhirnya menjadikan kepemilikan saham pemerintah sebesar 95,9 persen.
Langkah pemerintah mengakuisisi TPI dan anak perusahaannya PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), agar dapat mengembangkan industri petrokimia dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor. Ke depan kilang TPPI yang sempat mangkrak dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia domestik dan dapat diarahkan untuk pasar ekspor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
