Penggunaan Utang Kembali Ditegaskan untuk Kegiatan Produktif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MI/MOHAMAD IRFAN)
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan bahwa penggunaan utang selalu digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini dalam rangka mendukung pembangunan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan skala prioritas.

"Total alokasi anggaran untuk ketiga sektor ini telah meningkat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers 4 Tahun Kerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.

Adapun anggaran infrastruktur meningkat dari Rp157,4 triliun pada 2014 menjadi Rp410,4 triliun pada 2018. Peningkatan itu di antaranya termasuk melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Rp14,4 triliun di 2014 menjadi Rp184,1 triliun di tahun ini.

Selain infrastruktur, anggaran pendidikan juga naik dari Rp353,4 triliun pada 2014 menjadi Rp444,1 triliun pada 2018. Kenaikan itu di antaranya termasuk anggaran yang disalurkan melalui TKDD sebesar Rp230,5 triliun di 2014 menjadi Rp279,5 triliun pada 2018.

Sementara itu, anggaran kesehatan meningkat dari Rp59,7 triliun pada 2014 nenjadi Rp111 triliun pada 2018. Peningkatan di antaranya termasuk anggaran yang disalurkan melalui TKDD sebesar Rp4,2 triliun di 2014 menjadi Rp29,5 triliun di 2018.

"Pemerintah senantiasa menjaga agar risiko portofolio utang tetap terkendali dengan berkomitmen untuk terus mendorong efisiensi pengelolaan utang, pemenuhan aspek kehati-hatian, dan pemanfaatan utang secara produktif," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga melakjkan pengendalian utang dengan nenjaga rasio utang dalam batas 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan, komposisi utang dalam negeri dan luar negeri dijaga dalam batas aman dan terkendali.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id