Ilustrasi e-commerce. Foto: Antara/Lucky R.
Ilustrasi e-commerce. Foto: Antara/Lucky R.

Pemerintah Diminta Evaluasi Penerapan Pajak e-Commerce

Ekonomi pajak e-commerce
15 Januari 2019 12:16
Jakarta: Pemerintah diminta mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengenaan pajak e-commerce. Sebab, peraturan itu mewajibkan calon pengusaha pemula memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebelum terjun ke marketplace.
 
"Di mana-mana yang menjadi subjek pengenaan pajak adalah bisnis-bisnis yang sudah tumbuh dan stabil. Kalau baru mau memulai sudah dipajaki, siapa nanti yang mau jadi pengusaha? Syarat tambahan NPWP bagi pebisnis yang baru terjun ke marketplace ini jelas berpotensi membunuh industri," kata Pakar ekonomi digital Indonesia, Daniel Tumiwa, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Daniel menyarankan pemerintah tidak memangkas insentif UMKM pemula. Menurutnya, pemerintah lebih baik mencari cara agar 56 juta pelaku UMKM yang sudah ada saat ini beramai-ramai memanfaatkan platform teknologi dalam kegiatan bisnisnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan CEO OLX Indonesia itu menerangkan, berkat kehadiran marketplace lokal di Indonesia, kini lahir jutaan pelaku UMKM berlatar belakang ibu rumah tangga dan mahasiswa.
 
"Bisa dibayangkan jika calon-calon pebisnis ini dihadapkan pada dua opsi platform berjualan, antara marketplace yang mensyaratkan NPWP dengan sosial media yang menggratiskan layanannya, kira-kira mereka akan memilih yang mana? Tentu saja media sosial, kan?” kata caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Dapil Jabar III itu.
 
Baca: Pajake-CommerceDiharapkan Tingkatkan Penerimaan Negara
 
Daniel mengingatkan, jika aturan ini benar-benar diterapkan dan pengusaha rintisan beralih ke media sosial untuk berjualan, maka kontrol pemerintah atas transaksi yang terjadi akan semakin minim.
 
Akibatrnya, kata Daniel, kualitas barang dagangan semakin tidak terjamin, penipuan rawan terjadi. Dan risiko terbesar adalah, data-data pribadi masyarakat yang merupakan komoditas paling berharga di masa kini akan sepenuhnya menjadi milik pengelola media sosial.
 
"Peran pemerintah dalam perlindungan konsumen nantinya akan seperti apa?” kata Daniel.
 
Daniel mengungkapkan, selama ini pelaku bisnis digital tidak ada yang meminta perlakuan khusus dari pemerintah. Lebih lanjut, salah satu pendiri Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) ini juga memastikan bahwa suara-suara yang diwakilinya saat ini merupakan pembayar dan akan terus membayar pajak.
 
Daniel berharap pemerintah mempertimbangkan ulang keputusan tersebut. Apalagi e-commerce telah memberi jalan bagi siapa pun untuk menghasilkan uang dengan modal kreativitas dan semangat kegotongroyongan.
 
"Jika pemerintah serius menjadi akselerator ekonomi digital, seharusnya pemerintah memberikan program pendampingan usaha bagi pengusaha-pengusaha digital baru. Jangan melihat mereka sebagai potensi penerimaan negara semata,” kata Daniel.
 

 

(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif