Jakarta: Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran di bidang kesehatan untuk penanganan covid-19 baru 7,74 persen. Realisasi anggaran sudah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, meski tergolong rendah.
"Untuk kesehatan, masih cukup rendah walaupun memang dalam satu bulan terakhir ada perkembangan cukup baik ke arah penggunaan anggaran jadi lebih baik," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam webinar di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2020.
Febrio menambahkan realisasi paling besar di sektor kesehatan yakni pembayaran untuk penanganan pasien covid-19. Apalagi jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia hingga kemarin tembus lebih dari 100 ribu orang.
"Tidak bisa bilang kecil atau tidak karena kita sudah di angka 100 ribu (pasien positif). Tapi memang anggaran ini adalah fungsi dari jumlah pasien terdampak sehingga memang bagian dari itu akan tergantung pada seberapa banyak pasien ditangani," jelas dia.
Dari pagu anggaran kesehatan Rp87,55 triliun, pemerintah telah menetapkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sebesar Rp44,8 triliun. Artinya masih ada sekitar Rp42,8 triliun yang belum dialokasikan penggunaannya oleh pemerintah.
Menurut Febrio, anggaran yang sudah dialokasikan tersebut mayoritas akan digunakan untuk insentif tenaga kesehatan. Pasalnya pemerintah ingin menjamin para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan covid-19 terlindungi.
"Ini tampaknya sudah di-simplify dan menunjukkan realisasi lumayan meski harus didorong lagi supaya mekanisme makin sederhana dan dana insentif bisa didapatkan tenaga kesehatan yang memang di frontline untuk penanganan pasien," ungkapnya.
Anggaran kesehatan terdiri dari belanja penanganan covid-19 Rp66,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp300 miliar, bantuan iuran JKN Rp3 triliun, gugus tugas covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
