Menurut dia, pemerintah bisa membubarkan lembaga negara yang memboroskan anggaran seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penghematan juga bisa dilakukan dengan memangkas staf khusus (stafsus) presiden dan wakil presiden.
"Misalnya BPIP itu bisa dibubarkan dulu. Jabatan yang boros misalnya stafsus milenial, stafsus wapres yang jumlahnya sampai 10 (orang) juga dipangkas," kata dia kepada Medcom.id di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020.
Dirinya menambahkan, pemerintah bisa menghemat anggaran untuk stimulus penanganan virus korona (covid-19). Bahkan pemangkasan gaji maupun tunjangan dari para pejabat negara juga bisa menjadi pilihan untuk menghemat anggaran.
"Tunda semua proyek infrastruktur dan pindahkan ke stimulus covid-19. Pangkas gaji dan tunjangan pejabat, dari presiden, sampai anggota dewan. Ada penghematan besar tanpa cetak uang," jelas dia.
Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebelumnya mengusulkan BI mencetak uang sebanyak Rp4.000 triliun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak covid-19.
Menurutnya kebijakan pencetakan uang tidak akan menimbulkan inflasi. Sebab uang tersebut disalurkan untuk menjamin kebutuhan dasar serta menyelamatkan sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
