Hal itu termasuk transaksi yang kompleks seperti transaksi rumah tangga, kredit, perbankan, perusahaan, ekspor dan impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dengan memanfaatkan big data pencapaian pembangunan nasional dapat didesain lebih inklusif untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga secara virtual dalam 7th International Conference on Big Data and Data Science for Official Statistics. Adapun penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas oleh produsen data merupakan hal penting, terutama mendorong kegiatan perekonomian.
"Big data menyediakan data statistik yang lebih cepat dan lebih detail, tetapi yang lebih penting adalah melakukan analisa dari big data tersebut yang merupakan kebutuhan bagi bisnis di era digital saat ini," kata Airlangga, dilansir dari keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2022.
| Baca: Lebih Rendah Ketimbang Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jateng Melambat |
Kegiatan 7th International Conference on Big Data and Data Science for Official Statistics diselenggarakan atas kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan PBB dan Asian Development Bank. Konferensi internasional yang digelar di Yogyakarta tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari Indonesia serta 22 negara lainnya.
"Konferensi ini adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas data science di Indonesia. Para akademisi, praktisi, dan pejabat diharapkan dapat memanfaatkan big data untuk digunakan pada pola ekonomi baru serta digunakan untuk kebijakan yang akan ditetapkan ke depan," ungkap Airlangga.
Selanjutnya, Airlangga mengatakan, BPS berperan dalam mendukung pemerintah menyediakan indikator strategis yang dapat digunakan untuk melihat berbagai fenomena dan gejolak sosial-ekonomi Indonesia. Selain data PDB dan inflasi, BPS juga merilis data secara bulanan yakni data ekspor, impor, dan tingkat penghunian perhotelan.
"Kompleksitas data yang diperlukan dalam penghitungan perekonomian Indonesia perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan antarsatuan kerja maupun instansi agar data dasar cepat dan akurat," kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan, BPS sebagai instansi penyedia data harus independen sehingga data yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
BPS diharapkan dapat meningkatkan frekuensi kecepatan waktu rilis data, menyediakan estimasi hingga wilayah yang lebih kecil, mengurangi efek dari non-response, serta mampu menyediakan informasi sebagai pembanding.
"Mengingat peran krusial BPS dalam mendukung pemerintah, maka penyediaan data yang cepat, akurat, dan valid harus menjadi perhatian insan BPS," pungkas Menko Airlangga.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
