"Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati, Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara Adidaya di dunia," tuturnya, dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Oktober 2022.
"Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota, kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan," tambah Menkeu.
Adapun Sri Mulyani mengatakan itu saat menjadi pembicara utama dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit dengan tema 'Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity' yang diadakan di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat.
| Baca: Janjikan Keuntungan Tak Masuk Akal, OJK Tutup 244 Iklan Jasa Keuangan |
Di samping itu, ia menegaskan, telah ada kesepakatan mekanisme keuangan berkelanjutan yang membutuhkan kontribusi semua negara, yang juga melibatkan semua lembaga termasuk Multilateral Development Bank (MDB) guna mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.
Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework/CAF). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.
Acara Special Event Toward G20 Summit dibuka Bambang Brodjonegoro, selaku Lead Co-Chairs of Think 20 (T20). Dalam sambutannya, Bambang menekankan faktor penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
"Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, di mana investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh," tuturnya.
"Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
