Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: MI/PIUS ERLANGGA
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO: MI/PIUS ERLANGGA

Pemerintah Akselerasi Penyelesaian Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ekonomi investasi Virus Korona Ekonomi Indonesia Omnibus Law Pemulihan Ekonomi Nasional Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Angga Bratadharma • 24 November 2020 08:16
Jakarta: Seluruh kementerian/lembaga (k/l) yang terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja saat ini terus melakukan akselerasi pembahasan dan penyelesaian 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Peraturan itu terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan empat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
 
Kemenko Perekonomian bersama-sama dengan 19 k/l yang menjadi penanggung jawab sektor dari 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja secara intensif melakukan pembahasan antar k/l mengejar waktu penyelesaian dari draft RPP dan RPerpres. Saat ini, sudah ada 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan tiga RPerpres) yang diupload di Portal UU Cipta Kerja.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020 seluruh RPP dan RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik sudah bisa di-upload dan diakses masyarakat melalui Portal UU Cipta Kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut," ujar Airlangga, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 24 November 2020.
 
Dengan demikian masih ada 14 peraturan pelaksanaan (13 RPP dan satu RPerpres) yang masih belum di-upload ke Portal UU Cipta Kerja, terutama yang masih dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi substansinya antar k/l. Memang tidak semua RPP yang substansinya memerlukan masukan dari masyarakat.
 
Hal itu seperti RPP mengenai Penetapan Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, yang pokok-pokoknya sudah ditetapkan di UU Cipta Kerja dan pemerintah tinggal menetapkan ke dalam PP. Khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan (empat RPP) saat ini masih dilakukan pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional.
 
Sedangkan RPP terkait dengan NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, saat ini substansi RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar k/l dan asesmen terhadap konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor untuk menghindari tidak sinkronnya kebijakan.
 
Sementara untuk RPP di sektor keagamaan, yang terkait dengan pengaturan mengenai ibadah haji dan umrah, Kemenko Perekonomian sedang mengkoordinasikan pembahasan bersama-sama dengan Kementerian Agama, Asosiasi/Forum Asosiasi, dan para pelaku usaha penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif