Ilustrasi. FOTO: MI/Ramdani
Ilustrasi. FOTO: MI/Ramdani

Tahun Depan, Defisit Anggaran Masih di Atas 3% dari PDB

Ekonomi sri mulyani ekonomi indonesia defisit anggaran
Eko Nordiansyah • 12 Mei 2020 16:53
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasang target defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sebesar 3,21 sampai 4,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 
Artinya, defisit anggaran tahun depan masih berada di atas tiga persen.
 
"Kebijakan makro-fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit pada pada kisaran 3,21 persen sampai 4,17 persen terhadap PDB serta rasio utang di kisaran 36,67-37,97 persen terhadap PDB," kata dia dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, besaran pembiayaan defisit di atas tiga persen ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian.
 
"Hal ini mengingat, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang sangat strategis dan vital dalam proses pemulihan ekonomi," jelas dia.
 
Kebijakan sisi pembiayaan 2021 diarahkan untuk mendukung countercyclical stabilisasi ekonomi. Berbagai langkah dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, Ultra Mikro (UMi), dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 
Selain itu dilakukan pendalaman pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor, serta dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan Sovereign Wealth Fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.
 
Dirinya menambahkan pembiayaan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable) agar rasio utang terjaga dalam batas aman. Di samping juga peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan nasional.
 
"Pemerintah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya," pungkasnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif