Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya akan membuat kebijakan pembangunan industri sesuai visi misi Presiden Joko Widodo. Langkah yang dilakukan melalui pendekatan dari atas ke bawah sehingga ada sentuhan dari negara untuk keberlangsungan industri. Selain itu, kebijakan juga dilakukan dari bawah ke atas yakni merangkul para pelaku industri mulai sektor hulu hingga hilir.
“Saya minta kepada para pejabat Eselon I beserta jajarannya, dapat melihat kembali seluruh kegiatan dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodasi beberapa fokus kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Bapak Presiden pada tahun 2020 ini,” kata Agus saat pada acara Kick-off Pelaksanaan Anggaran Kemenperin Tahun 2020 di kantor Kemenperin, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.
Penyerapan anggaran yang dilakukan Kemenperin dinilai perlu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia di tengah dinamika perekonomian global yang terjadi di 2020. Situasi global bisa saja berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, meskipun di sisi lain memberikan potensi baru bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonominya.
“Kita ketahui bahwa Bapak Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang sebagai seorang industrialis, sehingga beliau memiliki komitmen dalam mendorong sektor industri dan memahami kebutuhan pelaku industri. Untuk itu, kita perlu optimistis terhadap upaya memacu perekonomian nasional,” tuturnya.
Adapun dari anggaran Rp2,9 triliun pada 2020, alokasi terbesar akan digunakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri hingga Rp1,06 triliun. Selain itu, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp694,63 miliar serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka (IKMA) sebesar Rp365,77 miliar.
Agus pun menargetkan penyerapan anggaran sampai semester I-2020 sebesar 42,64 persen. Diharapkan hingga akhir 2020 penyerapan anggaran bisa dilakukan maksimal sesuai target yang bakal diraih.
“Saya akan memantau serta mengevaluasi penyerapan anggaran hingga semester I dengan target tersebut,” ujarnya.
Dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin agar tertib sesuai peraturan yang berlaku, Menperin juga meminta kepada masing-masing pengelola anggaran untuk dapat bertindak profesional serta melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat.
“Kepada Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari,” tegasnya.
Tak hanya itu, Agus meminta kepada seluruh Kepala Satuan Kerja (KSK) di lingkungan Kemenperin agar dapat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan monitoring dengan intens. Sebab, progres pencapaian realisasi anggaran menjadi tanggung jawab KSK.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet paripurna beberapa waktu lalu, yang menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses belanja modal. Dalam hal ini, penyerapannya diharapkan optimal dan good governance harus tetap dijaga,” paparnya.
Sepanjang 2019, Kemenperin tercatat merealisasikan anggaran sepanjang hingga 92,23 persen atau Rp3,2 triliun dari pagu efektif sebesar Rp3,5 triliun. Pagu anggaran Kemenperin pada tahun lalu meningkat 27,05 persen dibandingkan 2018 yang mencapai Rp2,8 triliun.
“Realisasi itu merupakan capaian yang luar biasa. Selanjutnya, dengan meningkatnya alokasi pagu anggaran, kami terus berupaya untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan anggaran tersebut,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
