Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun. Namun pendanaan yang mampu dipenuhi oleh APBN hanya sebesar 37 persen dari kebutuhan tersebut.
"Kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan," kata Sri Mulyani dalam video conference, Kamis, 14 April 2022.
Apalagi dalam situasi pandemi covid-19, ia menyebut, kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan infrastruktur menjadi berkurang. Pasalnya dana APBN diprioritaskan kepada masalah kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Oleh karena itu jelas, untuk meneruskan pembangunan tidak mungkin terus menerus tergantung pada ketersediaan dana APBN. Peranan BUMN jelas juga penting dan peranan swasta juga tentu sangat menentukan," ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi fiskal baik dari sisi meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, hingga membuat pembiayaan yang inovatif. Upaya ini sekaligus menjaga kesehatan APBN.
Selain itu, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau INA diharapkan bisa menarik investasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Keberadaan INA merupakan bentuk inovasi pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan APBN semata.
"APBN sudah melakukan tugas yang begitu berat di dalam menangani pandemi covid. Pengelolaan keuangan negara terus akan ditingkatkan, termasuk dalam hal ini meningkatkan inovasi dalam mendukung peranan BUMN maupun peranan swasta," pungkas Sri Mulyani.
"Kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan," kata Sri Mulyani dalam video conference, Kamis, 14 April 2022.
Apalagi dalam situasi pandemi covid-19, ia menyebut, kemampuan APBN dalam membiayai pembangunan infrastruktur menjadi berkurang. Pasalnya dana APBN diprioritaskan kepada masalah kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Oleh karena itu jelas, untuk meneruskan pembangunan tidak mungkin terus menerus tergantung pada ketersediaan dana APBN. Peranan BUMN jelas juga penting dan peranan swasta juga tentu sangat menentukan," ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi fiskal baik dari sisi meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, hingga membuat pembiayaan yang inovatif. Upaya ini sekaligus menjaga kesehatan APBN.
Selain itu, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau INA diharapkan bisa menarik investasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Keberadaan INA merupakan bentuk inovasi pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan APBN semata.
"APBN sudah melakukan tugas yang begitu berat di dalam menangani pandemi covid. Pengelolaan keuangan negara terus akan ditingkatkan, termasuk dalam hal ini meningkatkan inovasi dalam mendukung peranan BUMN maupun peranan swasta," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
