Ilustrasi. Foto: dok MI/M Irfan.
Ilustrasi. Foto: dok MI/M Irfan.

Diprediksi Membengkak, Pemerintah Diminta Ubah Skema Subsidi

Ekonomi BBM minyak goreng belanja negara Subsidi Energi APBN 2022 anggaran negara Harga Minyak Dunia
M Ilham Ramadhan • 06 Mei 2022 16:13
Jakarta: Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia meminta pemerintah mengubah skema kebijakan subsidi, dari berbasis produk menjadi berbasis penerima. Hal itu dinilai dapat mengurangi beban fiskal negara dan membuat pengeluaran negara menjadi lebih efektif.
 
"Salah satu opsi kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan BBM saat ini adalah dengan mengubah mekanisme subsidi dari subsidi produk menjadi subsidi yang ditargetkan kepada agen yang terkait," ujar Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM UI Teuku Riefky melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Mei 2022.
 
Saat ini, lanjutnya, rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) pada April 2022 mencapai USD113,5 per barel, meningkat 80,2 persen dibandingkan harga asumsi makro ekonomi dalam APBN 2022, yaitu USD63 per barel.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan asumsi besaran subsidi energi dalam APBN 2022 akan mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga ICP atau sebesar 80,2 persen, maka total belanja wajib pemerintah akan meningkat menjadi Rp2.390,9 triliun atau 88,1 persen dari total belanja.
 
"Hal ini diestimasikan dapat meningkatkan belanja subsidi energi dari Rp134 triliun menjadi Rp241,4 triliun dan meningkatkan total belanja subsidi dari Rp207 triliun menjadi Rp314,4 triliun pada 2022," kata Riefky.
 
Dengan perkiraan yang hanya menghitung kenaikan harga minyak saja, belum termasuk kenaikan harga komoditas lainnya, akan memperketat ruang fiskal yang sejak awal sudah tergolong sempit. Kenaikan subsidi energi akan mengurangi ruang untuk cadangan belanja pemerintah dari sekitar 15,9 persen menjadi 11,9 persen.
 
Karenanya pengambil kebijakan didorong mengubah skema pemberian subsidi. Sebab, dengan menetapkan harga bahan bakar yang mengikuti harga pasar, pemerintah Indonesia dapat mengatasi masalah kekurangan pasokan karena harga pasar akan memastikan terpenuhinya permintaan.
 
Selain itu, kebijakan tersebut juga akan meringankan beban fiskal karena biaya kenaikan harga akan ditanggung langsung oleh konsumen yang mampu membayar harga BBM yang sebenarnya. Untuk kelompok miskin dan rentan, pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap kenaikan harga bahan bakar dengan memberikan subsidi langsung kepada rumah tangga.
 
"Misalnya dengan menerapkan skema yang sama dengan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mensubsidi harga minyak goreng, yaitu dengan memberikan BLT," terang Riefky.
 
Dia menambahkan, dengan skema subsidi berbasis penerima, anggaran yang dibutuhkan untuk mensubsidi langsung kelompok miskin dan rentan akan jauh lebih rendah. Dengan cakupan maksimum 50 persen dari populasi dan transfer tunai sebesar Rp500 ribu per bulan selama delapan bulan, total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp135 triliun, jauh lebih rendah dari perkiraan jumlah subsidi energi saat ini yang mencapai Rp241,4 triliun.
 
Dengan skema itu, kata Riefky, subsidi energi untuk harga BBM, listrik, dan LPG, bisa dicabut dan dibiarkan mengikuti harga pasar. "Mekanisme ini akan meningkatkan efisiensi subsidi karena lebih menyasar masyarakat yang membutuhkan, berbanding terbalik dengan mekanisme subsidi BBM yang berlaku saat ini yang berpotensi bocor sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas," pungkasnya.

 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif