Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat melantik Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Syurkani. Ia berharap Syurkani menggunakan pemikiran, pengalaman, dan perspektifnya mengenai pengelolaan utang.
"Bagaimana Indonesia mampu mengelola pinjaman dan menggunakan instrumen pinjaman serta interaksi kita dengan dunia internasional melalui lembaga-lembaga multilateral dengan hasil yang terbaik," katanya dalam video conference, Selasa, 28 September 2021.
Sri Mulyani menyebut pengelolaan utang selalu berkaitan dengan efektivitas dari pinjaman yang merupakan bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat. Ini bagian dari pendidikan dan komunikasi publik mengenai apa manfaat dari pinjaman tersebut.
"Ini bukan mudah karena di Indonesia kita memiliki lingkungan politik dan persepsi mengenai instrumen itu sebagai sesuatu mungkin masih perlu untuk diedukasikan ke publik," ungkapnya.
Ia menjelaskan, utang merupakan instrumen yang bukan tujuan dan bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi. Namun utang harus didudukan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap harus dikelola dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.
"Hari ini kita mendengar banyak partai politik menyampaikan kepada kita di dalam pembahasan UU APBN 2022, terkait tingkat pinjaman pemerintah untuk perlu kita sikapi, jawab dan ditunjukkan dengan bukti bahwa kita mengelola seluruh utang dan pinjaman bertanggung jawab, berhati-hati dan berhasil," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
