Guna mempersiapkan upgrade tersebut, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati, pemerintah terus melakukan dan melanjutkan agenda reformasi atau perbaikan kebijakan yang menjadi penilaian lembaga rating dalam memberikan assessment.
"Biasanya itu menyangkut pertumbuhan, inflasi, nilai tukar yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan makro seperti fiskal, moneter, neraca pembayaran. Dan juga dikaitkan dengan ambisi kita mengakselerasi reform," kata Ani di kantor pusat Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat, 19 Januari 2018.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan lembaga rating biasanya akan melihat keseluruhan faktor tersebut, baik dari sisi konsistensi kebijakan, serta kualitas yang tercermin dari implementasi kebijakan. Hal ini, kata Ani, sejalan dengan upaya pemerintah, terutama arahan dari Presiden Jomo Widodo yang meminta agar para menteri terus memperbaiki kebijakan.
"Kemarin fiskal kita bagus di 2017 hasilnya. Moneter juga konsisten dengan selalu jaga nilai tukar. Kita juga tetap akan antisipatif terhadap 2018," jelas dia.
Pada Februari tahun lalu, Moody's Investors Service (Moody’s) memperbaiki Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade). Sementara, setahun sebelumnya Moody's mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada Baa3/stable outlook pada 28 Januari 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
