Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama. (FOTO; Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama. (FOTO; Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Penghapusan PPN Avtur Bakal Dikaji

Ekonomi Avtur Tarif Tiket Pesawat
Eko Nordiansyah • 14 Februari 2019 22:08
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengkaji usulan untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur. Pengenaan PPN dituding sebagai salah satu penyebab mahalnya harga avtur.
 
Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan kajian akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Badan Kebijkan Fiskal (BKF) dan Ditjen Pajak.
 
"Kalau ada usulan itu akan dikaji di kementerian keuangan. BKF, DJP akan melakukan kajian. Hasilnya seperti apa nanti kita lihat, saya belum bisa memberikan apapun mengenai itu," kata Hestu di Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski begitu, dirinya mengatakan, tidak tepat jika pengenaan PPN disebut menjadi penyebab harga avtur di dalam negeri lebih mahal. Bahkan PPN avtur disebut-sebut menyebabkan kenaikan tarif pesawat beberapa waktu lalu.
 
"Jadi tidak fair kalau kenaikan tiket pesawat diatribusikan ke pajak. Sebelum mengarah ke sana, sebaiknya diidentifikasikan terlebih dahulu dengan tepat dan komprehensif, apa penyebab kenaikan harga tiket pesawat terbang," jelas dia.
 
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sebelumnya mengusulkan agar pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibebankan terhadap avtur dihapuskan.
 
Menurutnya harga avtur di Indonesia tak jauh berbeda dengan Singapura. Namun, bahan bakar pesawat di Singapura tak dikenakan pajak. Karena itu, penghapusan PPN untuk avtur perlu dipertimbangkan.
 
"Harapannya dihapus," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif