Presiden menginstruksikan kepala daerah untuk segera membuka badan pelayanan satu pintu untuk mempercepat pembangunan. Tidak lagi berbasa-basi, Presiden Jokowi langsung menampilkan data terkini dari kondisi yang terjadi di daerah mulai dari angka APBD yang tidak seimbang, keluhan daerah yang sangat lamban dalam urusan izin investasi hingga listrik yang mati.
"Untuk bisa menarik investasi juga jangan sembarangan, harus bisa pilih-pilih investor dan jenis investasi. Apalagi soal sumber daya alam, harus hati-hati," kat aJokowi di hadapan gubernur, kapolda, dan pangdam se-Indonesia.
Di dalam rakornas ini Jokowi meminta semua pihak untuk bekerja secara maksimal, tidak lagi bersantai-santai karena begitu banyak masalah di daerah yang bersentuhan langsung dengan rakyat dan harus dibenahi. Rakornas kali ini pun dilaksanakan secara terbuka di depan media massa, termasuk ketika dilakukan tanya jawab antara gubernur dan presiden tentang keluhan mereka di provinsinya masing-masing.
Salah satunya ketika perwakilan Papua mengeluhkan mahalnya biaya pembangunan di Papua dan banyaknya pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat.
Berikut data-data menarik dalam Rakornas Kabinet Kerja 2014:
- Masalah perizinan di daerah perlu dibenahi.
- Postur APBD yang belum efisien.
- Semua daerah hingga kota wajib punya sistem one stop service.
Jokowi juga memaparkan APBN 2015 sebesar Rp2.019 triliun setiap tahunnya Rp714,5 triliun sejak tahun 2009-2013 dimanfaatkan untuk bahan bakar minyak (BBM), kesehatan Rp206,7 triliun, infrastruktur Rp577,9 triliun. "70 persen dari anggaran itu yang menikmati adalah menengah ke atas (kalangan ekonomi)," tukas Jokowi.
Jokowi menekankan, tantangan ekonomi Indonesia adalah pengalihan subsidi dari konsumtif menjadi produktif, dengan target sebagai berikut:
- Target 3 tahun untuk swasembada pangan. Tidak hanya beras, pembangunan waduk, dan irigasi.
- Bantuan mesin kapal.
- Penambahan modal mikro.
- Infrastruktur dengan pembangunan 24 pelabuhan laut dalam yang akan mendukung proyek tol laut.
- Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan 5 pulau besar. Ini meningkatkan jarak 5 kali lipat dari jalur kereta yang ada saat ini 3.300 Km.
Agenda maritim:
- Tol laut berbiaya Rp70 triliun.
- Manajemen distribusi yang harus dibenahi.
- Listrik 35.000 megawatt di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
