medcom.id, Jakarta: Menteri Keuangan (menkeu) Bambang PS Brodjonegoro kembali menekankan, meskipun kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak populis, tetapi hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
“Pemerintah telah membuat kebijakan yang mungkin tidak populis, tapi ini harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas belanja dari anggaran, dan sekaligus juga memperbaiki ekonomi makro secara umum,” ucap Bambang, di Jakarta, seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Kamis (20/11/2014).
Dalam kesempatan tersebut, Bambang membantah jika pengalihan subsidi BBM semata-mata dilakukan karena alasan defisit anggaran. "Kalau sekarang ini enggak. Output dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2014 sampai akhir tahun insya Allah aman, dan kita bisa menahan defisit pada target yang sudah ditetapkan pada APBN, yaitu 2,4 persen. Jadi bukan itu isunya,” tegasnya.
Menurut Bambang, kebijakan ini diambil agar pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk dapat segera merealisasikan visinya. "Nah isunya, karena Presiden Joko Widodo menginginkan visinya itu bisa jalan dengan sesegera mungkin. Setiap presiden baru ketika memulai masanya, ketika mulai meluncurkan visinya, dia pasti butuh support. Support-nya itu tentunya harus dari budget (anggaran)," tukasnya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan