Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Kemenkeu Sebut Ada 70 Ribu Pungutan PNBP yang Berlaku

Ekonomi penerimaan negara bukan pajak pnbp
Eko Nordiansyah • 27 Juli 2018 15:30
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada sekitar 70 ribu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku saat ini. Banyaknya pungutan tersebut karena Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki kewenangan sendiri dalam menetapkan PBNP.
 
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan Kemenku sekarang ini memiliki kewenangan yang lebih untuk menetapkan PNBP. Apalagi setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) PNBP menjadi Undang-Undang (UU) mengantikan UU Nomor 20 Tahun 1997.
 
"Dengan RUU ini Kementerian Keuangan diberikan wewenang untuk memverifikasi dan menilai apakah ini tarif dipungut atau tidak sehingga kita bisa mengharmonisasi tarif yang banyak tadi," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, ke depannya jumlah PNBP yang diterapkan akan diturunkan secara perlahan. Harapannya adalah PNBP yang dikenakan kepada wajib bayar memang betul-betul layak dipungut oleh K/L sehingga menghilangkan pungutan yang tidak diperlukan lagi.
 
Nantinya K/L akan mengusulkan tarif PNBP yang akan ditetapkan dengan verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkeu. Tak hanya itu, pengenaan tarif PNBP juga akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), selain dari yang sudah ditetapkan dalam UU.
 
"Dengan UU yang baru ini, kita perkuat adalah proses verifikasinya. Sekarang di undang-undang yang baru ini K/L menjadi institusi. K/L-nya selain dia mengusulkan PP-nya dan mengeksekusi pungutannya dan verifikasi penerimaan pungutan itu," jelas dia.
 
Askolani berharap penerapan RUU PNBP yang baru akan menghindari pengenaan tarif yang berlebihan dan tidak sesuai ketentuan. Apalagi dalam aturan yang baru, pemerintah bisa menetapakn tarif PNBP nol rupiah atau nol persen untuk pertimbangan tertentu.
 

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif