Menteri Koordinator bidang Polhukam Wiranto mengatakan kenaikan anggaran sebesar Rp60 miliar akan digunakan untuk meningkatkan diplomasi di Pasifik Selatan. Pasalnya di wilayah itu terdapat 13 negara yang tujuh di antaranya justru mendukung kemerdekaan Papua.
"Kita secara intens melakukan soft diplomasi, kita jelaskan. Ternyata karena kita kurang sentuh mereka, informasi tentang Papua mereka dapat justru dari Eropa," kata Wiranto dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.
Pada tahun depan, Kemenko Polhukam mendapatkan anggaran Rp281,4 miliar sesuai pagu indikatif dalam RAPBN 2019. Namun dengan tambahan anggaran sebesar Rp60 miliar, maka total anggaran Kemenko Polhumkam akan menjadi Rp341,4 miliar.
Adapun rincian penggunaan anggaran adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp141,9 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp5,5 miliar, serta program peningkatan koordinasi bidang politik dan hukum Rp194 miliar.
Selain itu, Kemenko Kemaritiman juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp8 miliar dari Rp254,1 miliar menjadi Rp262,1 miliar, dengan rincian program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 168,2 miliar, dan program koordinasi pengembangan kebijakan Rp93,8 miliar.
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tak mengajukan tambahan anggaran. Dalam pagu indikatif, Kemenko PMK mendapat Rp342,8 miliar untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp152,3 miliar, serta program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp190,5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
