"Porsi belanja pegawai masih sangat tinggi. Dalam hal ini ada yang mencapai 53,9 persen seperti Pematang Siantar dan ada yang rendah seperti Papua Barat 9,15 persen," kata dia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 secara virtual, Selasa, 4 Mei 2021.
Tak cuma itu, porsi belanja barang dan jasa non pelayanan juga masih tinggi di APBD yaitu rata-rata mencapai 10,49 persen dari total belanja di APBD. Bahkan di Mahakam Ulu porsi belanja ini bisa mencapai 33,05 persen, sedangkan di Indramayu hanya 2,5 persen.
"Belanja modal yang selama ini diharapkan menjadi belanja produktif kita lihat juga rata-rata baru 20,2 persen, dimana di daerah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 47,8 persen dan Provinsi Jawa Barat hanya sekitar tujun persen," ungkapnya.
Di sisi lain, rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB juga masih rendah dengan potensi belum tergali optimal. Dengan rata-rata hanya 0,49 persen, tertinggi di Badung yaitu 6,96 persen dan terendah ada di Deiyai yaitu 0,06 persen.
Sementara itu, kata Sri Mulyani, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap total belanja masih tinggi. Paling tinggi, SILPA terdapat di Palu yaitu 77,21 persen, sedangkan yang terendah ada di Tapanuli Selatan yaitu 8,85 persen, dengan rata-rata 7,83 persen.
"Jadi daerah di Indonesia begitu beragam dan bervariasi dalam kemampuan eksekusi anggarannya. Dampaknya dari sisi output terlihat apakah diukur dari akses air bersih, sanitasi, jalan, terlihat adanya perbedaan luar biasa antara daerah yang tertinggal dan daerah lain yang relatif bagus," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
