Ilustrasu data perekonomian Indonesia - - Foto: Medcom
Ilustrasu data perekonomian Indonesia - - Foto: Medcom

Pandemi Covid-19 Bikin Pilkada Serentak 2020 Tak Mampu Genjot Perekonomian

Media Indonesia.com • 09 Desember 2020 17:07
Jakarta: Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai pilkada serentak tahun ini belum mampu mendongkrak perekonomian dan konsumsi masyarakat. Hal ini dikarenakan terbatasnya ruang kampanye lantaran berpedoman pada pelaksanaan protokol kesehatan.
 
"Jumlah ini sangat signifikan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Namun, Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut di atas karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan," katanya dikutip dari Mediaindonesia.com, Rabu, 9 Desember 2020.
 
Ia menuturkan biasanya tahapan Pilkada mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, kampanye terbuka yang secara langsung mendorong transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, stiker dan lain-lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa. Kesemuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga.
 
Sayangnya tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi. Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat-alat kesehatan seperti handsanitizer, masker dan lain-lain untuk dibagikan ke masyarakat. Sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim.

 
Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, kini rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar. Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karakteristik daerah masing-masing.
 
"Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat. Para paslon sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat dukungan dari pelaku usaha karena terdampak pandemi covid-19," jelasnya.
 
Di sisi lain, perputaran dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya.
 
"Hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," pungkas dia. 

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif