Atas pencapaian itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku bangga atas pencapaian Kemenhub yang memperoleh opini WTP dari BPK RI selama empat kali berturut-turut. Pastinya, penilaian yang dilakukan BPK sudah profesional dalam memeriksa laporan keuangan Kementerian atau Lembaga.
"Saya bersyukur Kemenhub mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk keempat kalinya. Saya mengapresiasi tim BPK yang telah secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kemenhub 2016 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah," kata Budi di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat 26 Mei 2017.
Budi menyatakan, Kemenhub sudah membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, seperti penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam laporan keuangan tahun 2016 (audited).
Rencana aksi Kemenhub lainnya adalah menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK, mengadakan pelatihan kepada kantor atau Satker terkait Penatausahaan PNBP, persediaan dan penatausahaan aset tetap.
Kemudian, melakukan inventarisasi dan penertiban aset, meningkatkan fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jenderal, melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan denda keterlambatan yang belum dikenakan.
Baca: BPK Sampaikan Laporan LKPP Tahun 2016 kepada DPR
"Tentunya memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian," jelas Budi.
Rencana aksi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di lingkungan Kemenhub,
Budi menambahkan, seluruh jajaran Kemenhub terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan dan opini WTP dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.
"Kami terus berupaya agar kualitas laporan keuangan Kemenhub dan opini WTP dapat dipertahankan untuk periode yang ada selanjutnya," pungkas mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
