Dalam laporan Indonesia Economic Prospects 2021, Bank Dunia mengusulkan beberapa rekomendasi reformasi kebijakan fiskal. Dalam kebijakan cukai, Bank Dunia merekomendasikan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau.
"Kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau akan meningkatkan pendapatan negara. Dengan kebijakan ini juga akan ada manfaat non-revenue, yakni Indonesia dapat menerima manfaat kesehatan dari berkurangnya risiko penyakit tidak menular," tulis laporan tersebut, dilansir Rabu, 23 Juni 2021.
Selain itu, Bank Dunia merekomendasikan kebijakan penetapan barang kena cukai baru, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang lebih progresif, serta penghapusan pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bagian dari reformasi fiskal.
"Sebenarnya kebijakan fiskal sudah bisa membatasi supaya Indonesia tidak terlalu terpuruk. Karena apabila belanja negara tidak ditingkatkan dengan signifikan maka angka kemiskinan akan makin terpuruk," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab.
Kementerian Keuangan sebelumnya telah menetapkan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi reformasi fiskal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
"Semua penyesuaian kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi harus disesuaikan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal perlu mendukung akselerasi dari upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang sifatnya holistik," pungkas Habib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
