Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi mengatakan, untuk membayarkan defisit tersebut, pemerintah menargetkan utang sebesar Rp183,4 triliun dari APBNP. Kenaikan utang tersebut terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp176 triliun dan utang luar negeri Rp16 triliun.
"Untuk tutupi defisit itu, pemerintah targetkan utang sebesar Rp183,4 triliun dari APBNP 2015," ucap Apung dalam diskusi di Kedai Kopi Deli Sarinah, Jalan Sunda, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Sebelumnya, dirinya menyatakan sempat melihat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait hal ini dari 2005 hingga 2015. Dalam hasil audit tersebut, ternyata dividen yang belum dibayarkan BUMN ke negara sebesar Rp550 triliun.
Dengan demikian, pemerintah disarankan untuk mengkaji dan mengoptimalkan dividen yang belum dibayarkan BUMN tersebut sebagai opsi lain memperkecil defisit RAPBN 2016.
"Itu dividen yaang belum dibayarkan BUMN ke negara Rp550 triliun, karena per tahun kan banyak BUMN yang menunda pembayaran, kalau kemudian mau merevolusi anggaran selain dari pendapatan, itu bisa dijadikan alternatif," jelas dia.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, untuk menutup defisit tersebut, pemerintah juga bisa mengoptimalkan pajak perorangan atau pribadi. Atau dengan mengoptimalkan penagihan kepada BUMN yang masih menunggak dividen.
"Karena revenue negara yang mengendap di BUMN banyak lah. Dividen bisa dijadikan alternatif," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
