NEWSTICKER
Pmerintah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR - - Foto: MI/ Susanto
Pmerintah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR - - Foto: MI/ Susanto

Pemerintah Ubah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jadi Cipta Kerja

Ekonomi kementerian perekonomian Omnibus Law Airlangga Hartato
Antara • 12 Februari 2020 17:43
Jakarta: Pemerintah mengubah nama Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja menjadi Cipta Kerja. Usulan tersebut merupakan arahan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selama ini Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kerap disingkat menjadi Cilaka. Singkatan tersebut kurang tepat sehingga perlu diubah menjadi Ciptaker.
 
“Apa yang disampaikan oleh Ibu Puan adalah judulnya Cipta Kerja jadi singkatannya Ciptaker. Tadi arahan Ibu Ketua DPR, jangan dipleset-plesetin,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Airlangga menjelaskan draf Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari 79 Undang-Undang (UU). Di antaranya 15 bab dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster.
 
“Harapannya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR,” katanya.
 
Lebih lanjut, pemerintah bersama DPR juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh provinsi terkait Omnibus Law Ciptaker agar masyarakat dapat mengetahui isi dari dokumen tersebut.
 
“Ini akan dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Tentu anggota dewan akan dilibatkan untuk bersosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas dan diputuskan,” jelas Ketum Golkar ini.
 
Airlangga berharap masyarakat dapat memahami bahwa Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk menunjang perekonomian Indonesia melalui tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak.

 
“Kondisinya memang murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan di mana dalam situasi global maupun adanya virus korona ini salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan,” pungkas dia.
 
Adapun pemerintah sudah menyerahkan surat presiden (Surpres), naskah akademik, dan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR. Semua komponen itu diterima Ketua DPR Puan Maharani.
 
Aturan tersebut akan dibahas tujuh komisi di DPR. Namun, mekanisme pembahasan akan diputuskan dalam rapat pimpinan (rapim).
 
Penyerahan Surpres, naskah akademik, dan draf Omnibus Law Cipta Kerja juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

 

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif