Ekonom Indef Aviliani. FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo
Ekonom Indef Aviliani. FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo

Aviliani: Status Indonesia Negara Maju Perlu Ditolak

Ekonomi indonesia-as Negara Berkembang
Ilham wibowo • 27 Februari 2020 07:34
Jakarta: Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh US Trade Representative (USTR) perlu ditolak. Hal serupa juga telah dilakukan Tiongkok sebagai negara dengan nilai perdagangan kedua terbesar dunia.
 
"Menurut saya tolak saja, Tiongkok juga yang negara hebat menolak kenapa kita diam saja," kata Aviliani, ditemui usai menghadiri acara Economic Outlook 2020 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
 
Sikap tegas dinilai perlu dilakukan Pemerintah Indonesia menyikapi kebijakan perdagangan Pemeritah AS. Indonesia saat ini masih perlu ruang pertumbuhan ekonomi agar memenuhi seluruh indikator untuk menyandang status sebagai nagara maju.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Aviliani, protes keras bisa langsung disampaikan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai lembaga resmi yang mengatur status sebuah negara. Setelah berstatus negara maju, kata dia, Indonesia akan langsung kehilangan banyak fasilitas sebagai milik negara berkembang seperti Generalize System of Preference (GSP) yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO.
 
"GSP enggak bisa dilakukan negosiasi terpisah karena itu kan peraturan WTO, begitu kita dianggap negara maju langsung dicabut semua hak-hak dari negara berkembang," ujarnya.
 
Posisi Indonesia yang belum siap menyandang status negara maju dinilai akan mengalami penurunan nilai ekspor yang cukup tajam. Terlebih ekspor Indonesia terhadap AS merupakan tertinggi kedua dengan porsi 11 persen.
 
"Kita akan mengalami penurunan 11 persen dari pasar Amerika Serikat, Nah itu baru Amerika belum tentu negara lain sangat bergantung kepada kita, bisa jadi kalau kita gak kompetitif dia juga pindah," ungkapnya.
 
Sebagai negara maju, tambah Aviliani, Indonesia juga mesti siap dengan investigasi dari organisasi dunia terkait kewajiban yang mesti dipenuhi dalam struktur pengeluaran. Pemenuhan syarat tersebut dipastikan cukup berat bagi Indonesia lantaran masih berjuang menurunkan angka kemiskinan dan pendapatan per kapita yang masih USD4 ribu.
 
"Tidak ada lagi pengurangan suku bunga untuk pinjaman-pinjaman, sekarang kan (sebagai negara berkembang,) kita masih dapat suku bunga yang relatif lebih kecil, kalau nanti ya bunga komersial karena dianggap punya kemampuan negaranya," pungkasnya.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif