"Teman di DPR mau liat garis politik anggaran Jokowi-Jusuf Kalla. Ini APBN murni disusun Kabinet Jokowi -JK. Jangan sampai anggaran biasa saja sementara waktu kampanye usung janji-janji," kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno, dalam sebuah diskusi, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Provinsi Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).
Menurut dia, bukan cuma partai oposisi yang mengkritik RUU APBN 2016 yang diajukan pemerintah. PDIP sebagai partai pemerintah tak luput ikut 'menyerang' politik anggaran Jokowi, khususnya, dalam hal Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"DI Komisi VI, PDIP enggak setuju PMN," jelas dia.
Jumat 30 Oktober kemarin, sidang Paripurna ke-9 DPR RI memutuskan untuk mengesahkan RUU APBN 2016 menjadi UU APBN 2016. Fraksi Gerindra sempat menolak untuk disahkan, namun akhirnya mereka dan sembilan fraksi lainnya sepakat untuk melegalkan UU APBN yang diusulkan dan dirumuskan pertama kali oleh Pemerintah Presiden Jokowi.
"Apakah draf kesimpulan APBN kali ini disetujui?" tanya Pimpinan Sidang yang merupakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dilanjutkan dengan jawaban setuju dan ketukan palu sidang di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Jumat malam.
Dalam persetujuan RUU ABPN 2016 menjadi UU APBN 2016 disepakati dengan catatan memasukkan seluruh catatan dari fraksi-fraksi sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
