"Saya ingatkan peran APBN ke PDB tidak lebih dari 20 persen sehingga perlu investasi, perlu keterlibatan pihak swasta," kata Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017, di Istana Negara Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/12/2016).
Menurut dia, perlu peran swasta untuk menciptakan nilai tambah dalam perekonomian nasional dan daerah. Dalam acara yang dihadiri para menteri, gubernur dan sejumlah bupati/wali kota itu, Presiden Jokowi meminta agar mereka menghilangkan hambatan dalam upaya mendongkrak peringkat kemudahan memulai kegiatan usaha.
Ia mencontohkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sudah mempersingkat dan menyederhanakan perizinan investasi.
"Dulu proses perizinan bisa lima-enam bulan, sekarang dalam waktu tiga jam bisa selesai, saya minta daerah melakukan juga," tegas Jokowi.
Baca: BKPM: Layanan Investasi 3 Jam Capai Rp137,5 Triliun
Ia menyebutkan hal itu untuk menarik investor masuk melakukan kegiatan usaha.
"Sekitar 80 persen yang menggerakkan ekonomi kita adalah investasi," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung masalah penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dinilainya menyita dan memakan energi birokrasi di Indonesia.
"Terkait SPJ, gubernur, bupati, wali kota dan lainnya semua pusing dengan SPJ yang harus dibuat sebanyak 16-44 SPJ," tegasnya.
Maka dari itu, Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar penyusunan SPJ itu disederhanakan dan maksimal hanya dua SPJ saja.
"Yang penting mudah dikontrol, dicek, jangan laporan bertumpuk-tumpuk, tetapi korupsi masih banyak," kata Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
