Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Kemenko Perekonomian)
Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Kemenko Perekonomian)

Pidato Visi Indonesia Jokowi Dorong Penyelesaian Revisi DNI

Ekonomi pertumbuhan ekonomi ekonomi indonesia daftar negatif investasi
Husen Miftahudin • 18 Juli 2019 07:16
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tengah membahas kembali revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Pidato Presiden Joko Widodo di Visi Indonesia yang ingin membuka peluang investasi sebesar-besarnya menjadi pelecut bagi pemerintah untuk membahas kembali aturan DNI yang telah tertunda lama.
 
"Pada dasarnya iya (pembahasan kembali aturan revisi DNI karena pidato Jokowi di Visi Indonesia), tapi detailnya nanti saja. Wong kita nanti habis itu mau memfinalkan," ujar Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Rabu malam, 17 Juli 2019.
 
Darmin menyebutkan, ada perubahan dalam rancangan revisi DNI yang pembahasannya terakhir kali dilakukan pada akhir 2018 ini. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh perubahan tersebut. "Kita rapat dengan menteri yang tadinya mengajukan, ada perubahan dari daftar yang dulu. Tapi nanti dulu lah," tukasnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam rapat koordinasi itu, Darmin bakal menindaklanjuti penerbitan peraturan presiden (perpres). Berdasarkan rancangan revisi DNI yang dibahas terakhir kali pada akhir 2018 itu, ada 49 bidang usaha yang masuk dalam revisi aturan DNI dan akan diatur melalui perpres.
 
"Kita mau mengajukan lagi (perpres-nya). Mudah-mudahan bisa (pengajuan perpres bulan ini)," imbuh Darmin.
 
Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, rancangan revisi Perpres DNI tak ada hal yang baru. Rancangan beleid itu hanya menghilangkan duplikasi.
 
"Di Undang-Undang UKM itu mensyaratkan kalau perusahaan dengan modal sekian ya masuk UKM, tidak boleh asing, ya untuk apa ditulis lagi. Jadi merapikan lagi. Contoh, misalnya, wartel, wartel mana ada yang di atas Rp10 miliar modalnya? Tidak ada kan. Ya ngapain ditulis lagi, orang sudah pasti tidak ada (wartel yang modalnya dia atas) Rp10 miliar," jelas dia.
 
Kemudian, lanjutnya, revisi DNI tidak akan bertentangan dengan undang-undang. Ini dimaksudkan untuk memberi kepastian atas masuknya investasi ke Indonesia. "Perpres itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Misalnya UU UKM, dia modalnya berapa, itu diperuntukkan bagi asing. Ya ngapain ditulis lagi di DNI," ucap Rudiantara.
 
Wacana revisi DNI untuk mengatur kepemilikan asing dalam bidang tertentu sempat tertunda setelah hampir mendapatkan persetujuan Presiden pada November 2018. Finalisasi terakhir waktu itu mengenai 49 bidang usaha yang keluar dari DNI dan lima bidang sektor UMKM yang tertutup bagi kepemilikan asing.
 
Regulasi mengenai DNI saat ini tercantum dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif