Ilustrasi. Foto: Medcom.id.
Ilustrasi. Foto: Medcom.id.

Cegah Pengurangan Pegawai, Pemerintah Perlu Segera Rancang Roadmap IHT Bersama Industri

Ekonomi Ekonomi Indonesia Ekonomi Global PHK cukai tembakau rokok ilegal pandemi covid-19 Industri Hasil Tembakau
Husen Miftahudin • 25 April 2022 21:39
Jakarta: Para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) meminta pemerintah untuk segera duduk bersama merancang peta jalan (roadmap) IHT. Langkah ini dinilai memberikan kepastian dalam bisnis, termasuk masalah percukaian di masa depan.
 
"Meski dengan berat hati, kami masih patuh menerima kebijakan kenaikan cukai rokok. Tapi kami berharap ke depan dalam menentukan kebijakan tarif (kenaikan cukai rokok), menyesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, (pemerintah)  jangan seenaknya sendiri menaikkan tarif cukai (rokok) tinggi," tegas ketua Gabungan Pabrik Rokok Surabaya Sulami Bahar dalam keterangan tertulis, Senin, 25 April 2022.
 
Sulami Bahar mengingatkan, jika pemerintah terus menaikan cukai rokok serta tidak mendengarkan masukan dan pendapat dari para pelaku IHT, maka akan berdampak pada semakin tingginya rokok ilegal masuk di pasaran nasional. Hal ini karena, daya beli konsumen rokok semakin menurun akibat adanya wabah covid-19 yang diikuti oleh krisis ekonomi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masyarakat akan tetap merokok, tetapi memilih rokok yang lebih murah. Artinya, di situ yang lebih murah itu rokok ilegal. Padahal, rokok ilegal itu kita sangat merugikan semua pihak. Terhadap pemerintah, pendapatan negara hilang, dengan pengusaha (rokok) terjadi persaingan tidak sehat," ketusnya.
 
Lebih lanjut, Sulami Bahar menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut menaikan cukai rokok di atas besaran inflasi telah menambah beban harga kepada setiap batang rokok yang diproduksi perusahaan rokok resmi  sebesar 64,5 persen. Bahkan untuk perusahaan atau pabrik rokok yang kecil, beban itu bertambah menjadi 74 persen.
 
Hal ini karena pabrik rokok tersebut tidak dapat menjual rokoknya mengikuti Harga Jual Eceran (HJE) dengan menjualnya di bawah banderol. Dengan demikian, beban yang dipikul produsen rokok atas setiap batang yang diproduksi dan dijualnya menjadi semakin tinggi.
 
Menurut Sulami Bahar, lanjutnya, akibat kenaikan cukai rokok yang dilakukan pemerintah di 2021 dan berlaku mulai awal Januari 2022, telah berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya IHT. Sedikitnya, sebanyak 4.000 buruh rokok telah dirumahkan atau diberhentikan.
 
"Ada sekitar 4.000 buruh (pabrik rokok) dari anggota kami yang lay off. Jadi, sebenarnya PHK ini tidak hanya dampak dari kenaikan cukai tetapi ada juga dampak dari pandemi. Jadi, dampak gabungan  kenaikan tarif cukai dan adanya pandemi," terang dia.
 
Karena itu, Sulami Bahar mengusulkan kepada pemerintah untuk segera memuat roadmap IHT. Upaya tersebut dinilai dapat menentukan kebijakan tarif menjadi pasti dan berkeadilan.
 
"Namun roadmap IHT dibuat bukan hanya oleh pemerintah saja, melainkan juga melibatkan pihak lain seperti pelaku IHT, Kementerian Pertanian, Kementrian Perindustrian, termasuk perwakilan petani tembakau. Dalam pembuatan roadmap harus berkeadilan dan melibatkan semua pemangku kepentingan," tegas Sulami Bahar.
 
Senada, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Berly Martawardaya menilai pemerintah perlu membuat roadmap IHT. Namun, roadmap tersebut bersifat indikatif sehingga masih ada ruang fleksibilitas dan adjustment menyesuaikan kondisi ekonomi global dan nasional yang dinamis.
 
"Intinya pemerintah wajib mendengar aspirasi kelompok masyarakat atau stakeholder. Jelaskan keputusan yang telah diambil pemerintah kepada stakeholder atau masyarakat," pungkas Berly yang juga menjabat sebagai Direktur Penelitian Indef.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif