Ilustrasi transaksi fintech. Foto : Medcom.id
Ilustrasi transaksi fintech. Foto : Medcom.id

Fintech hingga Aset Kripto Kena Pajak, Harga Bakal Naik?

Eko Nordiansyah • 07 April 2022 12:19
Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan teknis barang dan jasa yang dikenakan pajak. Meski sudah berlaku mulai April, namun beberapa aturan baru dijalankan Mei 2022 sehingga dikhawatirkan akan kembali membuat kenaikan dari barang dan jasa tersebut.
 
Dilansir Medcom.id, Kamis, 7 April 2022, terdapat dua ketentuan yang akan dijalankan mulai Mei 2022 yaitu perpajakan atas jasa teknologi finansial (fintech) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto.
 
Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Bonarsius Sipayung mengatakan, PPN yang dikenakan bukan atas transaksi melalui fintech melainkan jasa yang diberikan oleh para penyedia fintech.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bonar mencontohkan, apabila masyarakat mengisi saldo e-wallet seperti Gopay, OVO, dan lain sebagainya sebesar Rp1 juta lalu dikenakan biaya administrasi Rp1.500, maka PPN terutang adalah 11 persen dari Rp1.500 bukan dihitung dari dana yang diisi.
 
"Atau jadi misalnya saya transfer uang sejumlah sekian, dengan biaya Rp6.500, maka yang kena PPN dari Rp6.500 dikali 11 persen maka PPN-nya kena Rp650 bukan jumlah uang yang saya kirim. Jadi itu imbalan jasa," ungkapnya.
 
Ia menjelaskan, pengenaan PPN atas transaksi fintech ini dilakukan dengan prinsip equal treatment PPN antara transaksi digital dan konvensional. Menurutnya, tidak ada objek pajak baru dalam digital economy, yang berbeda hanya cara bertransaksi.
 
Sementara untuk aset kripto, PPN yang terutang atas perdagangan kripto dipungut sebesar 0,11 persen dikali dengan nilai transaksi untuk pedagang yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta 0,22 persen dikali dengan nilai transaksi untuk pedagang yang tidak terdaftar di Bappebti.
 
"Yang di Bappebti lebih rendah karena masuk dalam sistem, dia terdaftar, muncul di Bappebti. Sementara perdagangan di kripto kita tahu sendiri, siapa saja bisa masuk, membuat market sendiri tanpa terdaftar di Bappebti," ungkap Bonar.
 
Untuk tarif PPh, bagi penjual aset kripto dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi untuk yang terdaftar, dan 0,2 persen dari nilai transaksi untuk selain yang terdaftar. Penambang aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1 persen dari nilai transaksi.
 
Kemudian untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atas penyelenggaraan perdagangan kripto dikenai PPh dengan tarif umum, atas transaksi aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1 persen dari nilai transaksi.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif